MEGAPOLITANPOS.COM: Jakarta-Drg. Yudhita Endah Prihmaningtya, adalah dokter yang cantik, rendah hati, dan mau bergaul dengan siapapun. Tahun 2009 adalah awal saya berhubungan langsung dengan dokter gigi yang namanya banyak disebut-sebut warga miskin DKI sebagai malaikat penyelamat. Ya di era Fauzi Bowo, dinas kesehatan DKI memang terkenal dengan pejabat yang bengis dan judes, kehadiran drg. Yudhita ini bak tetes embun di padang gersang nan panas.

Bagi warga miskin DKI yang pada saat era Fauzi Bowo dijamin kesehatannnya dengan program jamkesda bernama SKTM/GAKIN, dimana drg. Yudhita saat itu adalah direktur UP. Jamkesda DKI yang memiliki wewenang untuk menentukan warga DKI yang benar-benar miskin untuk mendapat jaminan pembiayaan di RS. Seringkali wewenangnya disertai dengan keberpihakannya pada warga miskin, sehingga tugas yang diembannya ini membuatnya harus berhadapan head to head dengan RS di DKI yang saat itu masih belum teratur dan cenderung sewenang-wenang dengan warga miskin DKI.

Hampir setiap hari, ruangannya di dinkes DKI selalu dipenuhi antrian warga miskin DKI yang selain mengurus penjaminan biaya pengobatan tapi seringkali juga sebatas curhat terhadap perlakuan RS yang pelayanannya sangat buruk kepada warga miskin DKI. Semua dilayani oleh dokter asal Yogjakarta ini, baginya mendengarkan curhat warga miskin DKI adalah salah satu bentuk monitoring program jamkesda di DKI. Meski sikapnya dalam membela warga miskin kadang menimbulkan kecurigaan dari pimpinannya yang dianggap terlalu mengakomodir kemauan warga miskin DKI yang belum tentu benar pengaduannya. Bukan sekali dua kali dirinya dituding kongkalingkong dengan pihak RS karena seringkali membebaskan biaya pengobatan warga miskin DKI di RS.

Dan saya yang aktivitasnya mengadvokasi hak kesehatan warga DKI adalah oranag yang paling sering mengajukan permohonan pembebasan biaya yang alhamdulillah selalu di acc karena data yang saya berikan selalu valid.

Pernah di tahun 2010 dalam satu acara dialog publik di Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Watimpres Siti Fadillah Supari, DPR RI Hidayat Nur Wahid, DPD RI AM. Fatwa dan DPRD DKI Iman Satria, beliau dengan tegas menyatakan bahwa selama terbukti dengan benar warga DKI tersebut memang miskin, maka dinkes DKI sesuai peratruan yang berlaku tidak pernah ragu untuk membebaskan biaya pengobatan 100%. Dan sambil menunjuk ke saya sambil berkata “Nah kalau ada pemalsuan data, karena yang paling sering mengajukan permohonan pembebasan biaya itu pak Agung, maka yang pertama saya gugat adalah pak Agung”

Pernah juga di tahun 20011 dalam satu kesempatan dalam acara diskusi di gedung JMC bersama dengan anggota DPRD DKI, yang mengangkat tema tentang pelayanan kesehatan di DKI Jakarta, beliau mengatakan bahwa perlu adanya sinergi antara LSM, Dnkes, dan DPRD DKI guna mengontrol jalannya pelayanan kesehatan di DKI agar pembiayaan yang dijalankan oleh Jamkesda DKI tidak sia sia.

Terhadap LSM beliau juga mengingatkan (saat itu sedang marak banyaknya LSM pendamping yang melakukan kutipan kepada warga miskin DKI setelah dilakukan pendampingan) agar juga melakukan pendampingan dengan baik. Jangan ada lagi warga miskin DKI Jakarta yang dikutip bayaran oleh LSM pendamping. Biasanya warga miskin dikutip setelah pendampingnya berhasil mendapat acc pembiayaan dari drg. Yudhita, sebagai contoh misalnya warga miskin pengguna SKTM setelah mendapat perawatan dan pengobatan di RS dikenakan biaya sebesar Rp 11 juta dengan SKTM yang memberlakukan cost sharring maka warga miskin hanya mendapat jaminan sebesar 30-40% dari total biaya, karena tidak mampu untuk membayar sisanya maka warga tersebut mengajukan permohonan untuk penambahan biaya penjaminan menjadi 50-60% bahkan bisa di acc sebesar 100% jika benar-benar miskin dan diajukan oleh LSM pendamping. Disaat telah mendapat acc ini maka banyak LSM pendamping saat itu yang membohongi warga miskin dengan mengatakan hanya dijamin 10 juta dan harus membayar 1 juta padahal dari dinkes DKI sudah digratiskan. Belum lagi dengan sata palsu, sering kali warga yang tidak miskin dijadikan miskin dengan meminjam rumah tetangganya yang miskin untuk di foto seakan-akan rumahnya.

“Saya sudah cek kalau teman-teman pak Agung sampai sejauh ini belum ada temuan melakukan kutipan kepada warga miskin DKI, dan itu dijaga terus. Kalau sampai ada temuan, saya gantung pak Agung di Tugu Monas” ucap drg. Yudhita yang saya sambut dengan tawa karena memang diaturan organisasi saya, anggota yang melakukan pendampingan tidak boleh mengajukan permohonan ke dinkes tanpa mengikutsertakan keluarga pasien sehingga yang diwawancara langsung adalah keluarga pasien.

Untuk data palsu, saya pernah punya pengakaman unik dimana waktu itu drg. Yudhita mencurigai seseorang yang mengaku miskin dan meminta pembebasan biaya si RS. Kebetulan saat itu saya sedang berada di dinkes DKI dan oleh beliau ditugaskan untuk membuntuti orang tersebut. Dan akhirnya memang terbukti orang tersebut melakukan penipuan dengan merubah penampilannya seperti orang miskin tetapi setelah diikuti pulang dari dinkes DKI ternyata dia menuju ke komplek perkantoran di sekitar Roxy dan masuk ke dalam mobil mewah lalu ganti baju dan pergi dengan mengendarai mobil mewahnya, dan rumahnya di Jakbar adalah rumah mewah.

Pernah di satu hari tahun 2012, ada kasus bayi keracunan air ketuban masuk ke IGD RS Fatmawati sudah 5 hari tidak juga mendapat pelayanan lanjut dan badan si bayi sudah membiru, orangtuanya baru melapor ke organisasi saat hari ke 5 itu. Saya langsung berkoordinasi dengan pihak Fatmawati dan didapat keterangan bahwa bayi tersebut butuh NICU/PICU, namun di Fatmawati sedang full. Yang kami sayangkan kenapa tidak dirujuk dan dibiarkan di IGD sampai 5 hari. Akhirnya saya berkoordinasi dengan menkes Almarhumah Endang Sedyoningsih dan drg. Yudhita untuk mencarikan NICU/PICU untuk bayi tadi. Sejak jam 1 siang kami bertiga saling bertukar informasi terkait NICU/PICU yang kosong, sampai jam 8 malam menkes Alm. Endang mohon pamit karena besok jam 10 ada rapat kabinet sehingga dia harus tidur awal. Tinggal saya bersama drg. Yudhita yang akhirnya begadang sampai jam 7 pagi dan mendapat NICU/PICU di RS Hermina Sunter. Jam 8 pagi menkes Alm. Endang telpon saya menanyakan progress saya jawab sudah dapat dan sampai jam 8 pagi ditemanin drg. Yudhita. Menkes minta nomor drg. Yudhita dan dirut RS Hermina, dia mau telepon untuk mengucapkan terima kasih kepada drg. Yudhita dan dirut RS Hermina. Dan benar ditelepon karena siangnya jam 12.43 drg. Yudhita telepon saya dan mencerotakan kalau tadi sekitar jam 10 ditelepon oleh menkes.

Sejak Jokowi-Ahok menjadi Gubernur DKI, selama lebih dari 5 tahun hampir tidak pernah intens berkomunikasi karena sejak kepala dinkes DKI diganti dr. Kusmedi, beliau pindah tugas ke kasudinkes Jaksel lalu pindah ke jaktim setelah itu pindah ke Jakpus. Terakhir bertemu adalah saat sama sama menjadi narasumber diskusi yang diadakan oleh Seknas Jokowi, awalnya saya sempat malas hadir karena saya bukan pendukung Jokowi dan juga golput. Namun karena nara sumbernya selain drg. Yudhita juga ada dr. Selamet dari kemenkes, dan dr. Tjipta Ning yang keduanya adalah teman seperjuangan juga dalam pembenahan sistem kesehatan maka saya memberanikan diri.

2020, drg. Yudhita purna tugas. Suatu siklus yang biasa terjadi dalam dunia birokrasi. Informasi purna tugasnya drg. Yudhita saya terima antara setengah sedih dan senang. Sedih, karena dinkes sudah pasti kehilangan orang yang punya hati, dan kasih sayang kepada warga DKI. Senang karena selama ini saya agak sedikit ngerem terhadap kritik-kritik saya kepada dinkes karena ada beliau sebagai sekdis. Jujur saja, pergantian pimpinan SKPD di dinkes DKI yang didominasi pendukung ahok saat pilkada sejatinya membuat saya tidak nyaman, saya sangat tahu konstelasi pejabat dinkes DKI sebelum Anies menjadi Gubernur DKI. Bahkan sampai saat ini dinkes DKI lebih dominan disetir oleh mantan pejabat yang ahokers dan sudah pensiun. Bahkan akses Rekan Indonesia pernah ditutup rapat oleh dinkes saat Rekan Indonesia pada kampanye putaran kedua pilkada DKI secara terbuka mendukung Anies-Sandi. Banyak warga akhirnya keleleran hanya untuk mendapat kamar ranap, bahkan sampai menyebabkan kematian seorang Hansip di Jakbar yang butuh ICU tapi tidak digubris sama sekali oleh dinkes DKI saat kampanye putaran kedua itu.

Purna Tugas drg. Yudhita membuat saya plong sepenuh hati untuk segera menyuarakan buruknya pelayanan kesehatan di DKI selama ini. Selamat Purna Tugas drg. Yudhita, terima kasih sudah menjadi  bagian dari perjuangan kami.

Dokter mungkin tidak ada diantara kita esok hari. Tetapi, nilai-nilai dan kebijaksanaan dokter tetap tertanam di hati. Terimakasih sekali lagi pernah menjadi bagian dari perjuangan kami.

Kolektif Pimpinan Nasional
REKAN INDONESIA
Agung Nugroho
Ketua Nasional