Ketua dprd suwito saren satoto

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Pihak DPRD Kabupaten Blitar masih mempertimbangkan untuk dapat menyetujui pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp 150 miliar kepada Kemenkeu melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangun jalan sirip penghubung Jalur Lintas Selatan (JLS).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan bila dalam Kebijakan Umum APBD (KUA PPAS) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, belum ada kesepakatan hutang atau pinjaman daerah.

“Jadi soal ini nanti akan kita cek lagi, dan tinjau kembali ya, apakah pengajuan persetujuan dewan atas hutang daerah tersebut sudah masuk,” ujar Suwito, Kamis (1/10/2020).

Dikatakan lebih lanjut oleh Suwito Saren Satoto pihaknya tidak mau buru-buru memberikan persetujuan pinjaman daerah yang nilainya cukup besar, nanti akan dibahas lebih detail dan mendalam melalui Komisi III.

“Ini biar kami bahas dulu dengan Komisi III, kemudian hasilnya bagaimana ketua akan menunggu penyampaian laporan akhir,” jelasnya.

Politisi PDIP ini juga mengaku pihaknya mendapat informasi mengenai pengajuan hutang sebesar Rp 150 miliar, untuk membangun jalan sirip penghubung dengan JLS. Namun harus dibahas dan dikaji lagi. Alasanya mengapa harus dibiayai dari pinjaman atau hutang tang akan menambah beban APBD.

“Bisa saja multiyears, seperti pembangunan RSUD Srengat yang nilai totalnya hampir Rp 200 miliar. Tahun ini berapa, tahun depan berapa kan bisa. Kenapa yang Rp 150 miliar, kok malah hutang,”tegasnya.

Menurut Suwito jika pinjam atau hutang, yang harus dipertimbangkan juga kemampuan daerah mengangsur pokok hutang dan bunganya. “Apalagi kondisi keuangan daerah juga belum normal, dampak dari pandemi Covid-19. Dimana PAD juga menurun, serta tidak ada kepastian sampai kapan pandemi akan berakhir,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Pemkab Blitar mengajukan pinjaman daerah atau hutang melalui PT SMI kepada Kemenkeu, melalui Program PEN sebesar Rp 150 miliar. Untuk membiaya pembangunan 2 ruas jalan sirip penghubung dengan JLS, dari Kecamatan Kesamben (Brongkos) – Kecamatan Wates dan Kecamatan Kademangan – Kecamatan Wonotirto (Tambakrejo).

Alasan pengajuan hutang ini, apabila menggunakan APBD dalam setahun akan mempengaruhi pencapaian program kegiatan prioritas lainnya. Sehingga pemerintah daerah mengupayakan alternatif pembiayaan, melalui pinjaman daerah jangka menengah maksimal 5 tahun. (za)