C. Suhadi SH MH. Praktisi Hukum, Relawan Jokowi dan Ketum Ninja

Heboh rumah sakit UMMI Bogor yang spesialisasinya adalah pada Ibu dan Anak, karena sikapnya yang tidak mau membuka hasil swab hal ini berkaitan dengan hasil SWAB Habib Riziek Shihab(HRS). Karena alasan rumah sakit berdasarkan permintaan pasien tidak boleh membuka hasil swab  kaitan dengan pemeriksaan HRS atas dugaan terpapar Covid 19.

Karena memang sebelumnya sudah di dengung dengungkan bahwa HRS diduga terpapar Covid 19, dugaan ini tidak lepas deri aktifitas beliau di masa pademi ini. Dari catatan yang diperoleh,  sebanyak 4 kali terjadi kerumunan masa sekembalinya beliau ke Indonsia. Pertama di Bandara Soeta, Kedua Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat kemudian di acara yang sama bilangan Tebet Jakarta Selatan dan Terakhir di daerah puncak.

Demikian paparan C. Suhadi SH MH. Praktisi Hukum, Relawan Jokowi dan Ketum Ninja. Dalam rilisnya Suhadi menyampaikan dari semua kegiatan yang di hadiri oleh banyak pengikutnya tanpa mengindahkan protokol kesehatan, sehingga mau tidak mau selain menimbulkan kelaster baru .

“ Dari rangkaian kegiatan tersebut sangat mungkin HRS terpapar Covid 19 sehingga ada banyak permintaan baik dari masyarakat maupun dari Gugus Tugas agar HRS memeriksakan diri ke RS namun tidak diindahkan, hingga kabarnya petugas yang mendatangi kediaman HRS juga ditolak dengan alasan beliau tidak sakit alias sehat,”terang Suhadi.

Menurut Suhadi dalam beberapa hari ini heboh kalau HRS sedang di rawat di RS UMMI yang spesialisasinya Rumah Sakit Ibu dan Anak. Kabar terakhir dari rumah sakit tersebut HRS sedang di rawat karena kesehatan, “cuma menjadi aneh kenapa di Rumah Sakit Ibu dan Anak bukan rumah sakit umum,”papar Suhadi.

Kabar sakitnya HRS menyeruak bak meteor dimalam hari, tidak kurang Walikota Bogor Bima Arya menyambangi rumah sakit tersebut untuk memastikan sakitnya HRS namun sia sia karena tidak dapat data tentang apa sakitnya beliau.” Anehnya seperti setali tiga uang pihak rumah sakit juga menutup erat erat posisi  MRS disitu,” terangnya.

Selanjutnya keadaan semakin ramai manakala tiba tiba muncul berita bahwa HRS sudah tidak dirawat dirumah sakit itu lagi , karena menurut info dari RS UMMI yang bersangkutan telah meninggalkan rumah sakit seiring akan dilakukan swab test apabila RS tidak melakukan swab test dan melaporkan hasilnya kalau sudah kepada Pemkot Bogor serta gugus tugas. Namun apabila tidak di swab dan tidak melaporkannya maka swab test  akan di lakukan oleh  Gugus Tugas Covid 19.

“ Dan yang menjadi lucu menurut info rumah sakit, HRS sdh di swab test, namun pihak rumah sakit tidak mau membuka hasilnya karena permintaan Pasien dalam hal ini HRS, dan oleh karenanya  rumah sakit berlindung di UU Kesehatan tentang kerahasiaan pasien,” jelas Suhadi.

Suhadi menambahkan, menurut ketentuan berkaitan dengan kerahasiaan pasien, ada dua uu yang mengatur masalah itu demikian juga terhadap Rumah sakit dan Dokter, yaitu UU 44/2004 tentang Rumah Sakit mencantumkan hak-hak pasien, termasuk hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita beserta data-data medisnya. Juga hal ini sejalan dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan mengatur perihal perlindungan data pribadi seseorang. Mestinya, semakin banyak regulasi yang mengatur data pribadi memang semakin bagus namun dalam kontek di masa pademi ini tidak boleh memberlakukan peraturan per undang undangan secara an sich atau secara tegak lurus.

Karena terang Suhadi dari ke dua undang undang yang telah diuraikan diatas dan Permenkes No. 36/2012 dapat di gunakan apabila Negera dalam keadaan Normal, sedangkan sekarang seperti sama sama kita ketahui negara sedang menghadapi pademi Covid 19 yang sangat mematikan ini. Maka hukum dengan adanya pademi mesti ada pengecualian sesuatu yang dilarang menjadi sesuatu yang tidak dilarang, atau sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh.

Barangkali telah sama sama kita maklumi bahwa pademi adalah masuk dalam ranah bencana nasional. Keadaan ini  dalam hukum di sebut force majeure atau keadaan yang memaksa. Dalam keadaan apa suatu keadaan masuk dalam force majeure, contoh : perang, gempa bumi, bencana alam dll.

“Dari beberapa artikel yang saya baca, Covid 19 termasuk bencana alam atau sesuatu keadaan yang memaksa atau dalam bahasa hukumnya dikenal overmacht, memang biasanya kata force majeure berlaku dalam hukum perjanjan dan biasanya juga hanya berlaku dalam kontrak bisnis, namun tidak sedikit yang menjewantahkan keadaan keadaan memaksa itu dalam semua sendi kehidupan. ,”terang Suhadi

Dalam masalah PHK lanjut Suhadi,  dimasa pademi ini tidak semua aturan dapat diterapkan berkaitan apakah jumlah uang pesangon, masa kerja dll. Demikian juga pada hak berkumpul dan berserikat  sebagai mana diatur dalam paaal 28 UUD 45 telah ditiadakan setelah adanya pademi Covid. Juga pada sektor lainnya.

“ Demikian juga tentunya  dengan uu kesehatan maupun peraturan menteri kesehatan harus ada pengecualian terhadap aturan aturan tersebut sehingga atas dasar alasan alasan di atas tidak ada ruang untuk menutupi kondisi pasien sepanjang hal tersebut berkaitan dengan masalah riwayat Covid 19 yang derita HRS bila ada untuk dibuka ke publik, sedang pada penyakit lainnya bila diketemukan terhadap diri HRS adalah tugas rumah sakit dan dokter untuk tidak membukanya,” tutup Suhadi.**