Berkerenyit Trianto elus jidatnya

MEGAPOLITANPOS, Blitar – Meski acap kali menuai protes dari berbagai kalangan, namun ulah penambang pasir ilegal tetap tak bergeming, kegiatan penambangan tetap bermain kucing-kucingan, meskipun banyak dampak kerusakan infrastruktur hancur akibat over tonase serta rusaknya bantaran sungai dan Daerah Aliran Sungai. Semua ini tidak sebanding dengan pemasukan pajak dari usaha tambang pasir.

Paparkan persoalan penambang liar tak sebanding

Hal inilah yang membuat LSM KRPK tergerak untuk mempermasalahkan lemahnya pemangku kebijakan upaya penindakanya,terutama hal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, Kamis (19/11/2020),saat beraudensi di Ruang Transit Lt III Kantor Pemerintahan Kabupaten Blitar.

Dari Pemerintah Kabupaten Blitar yang sedianya akan dihadiri oleh orang nomor 1 Pjs. budi Santoso, namun kemarin Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar hanya mewakilkan Asisten Ekonomi Tuti Komariyati yang notabenya tidak memiliki kebijakan.

Ketua KRPK, M.Trianto kepada para awak media mengatakan, masalah penambangan selama ini Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar dari sektor tambang setiap tahunnya masih di bawah Rp 100 juta, yang hal tersebut dianggap njomplang ketika dibanding dengan perbaikan infrastuktur akibat kerusakan jalan setiap tahunnya mencapai puluhan miliar rupiah.

“Kami dari KRPK perlu terus mendorong supaya Pemerintah Kabupaten Blitar membuat regulasi yang jelas dan tegas seperti Perda dan Perbub, seperti di Kabupaten Lumajang (lereng Gunung Semeru), Kabupaten Kulon Progo dan Magelang (lereng Gunung Merapi). Setiap tahunnya di ketiga daerah tersebut PAD dari sektor tambang mencapai puluhan miliar rupiah. Mengapa Kabupaten Blitar yang punya potensi tambang pasir luar biasa karena di bawah lereng Gunung Kelud tidak membuat regulasi yang sama. Lingkaran setan pengelolaan tambang selama ini harus segera dihentikan,”tegasnya

Menurut dia, selama ini yang terjadi di lapangan marak penambang pasir ilegal yang diduga bayar upetii kepada oknum agar bisa beroperasi.

“Ujung-ujungnya bila mereka telat bayar pasti ditangkap oleh aparat penegak hukum juga. Ingat setiap tahun banyak penambang ilegal yg masuk bui juga. Nah lingkaran setan ini harus segera diakhiri. Kita berharap kesepakatan audiensi agar segera dibentuk tim kecil yang melibatkan semua pihak untuk mendorong lahirnya regulasi berupa Perda, Perbub dan BUMD segera disusun,”tambahnya.

Dikatakan lagi oleh M.Trianto, tentu masyarakat di sekitar penambangan pasir dan lingkungan adalah korban pertama yang akan merasakan dampak dari penambangan pasir liar.

“Ini adalah fakta dan kami sangat menyangkan dikarenakan pelaku industri tambang pasir ilegal masih bisa leluasa bergerak. Sejauh ini pemerintah setempat belum mempunyai sistem regulasi tambang pasir,” tuturnya.

LSM KRPK berharap seharusnya penambangan pasir atau penambang galian C ini memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) mulai eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, hingga penjualan.

“Namun kenyataannya tidak semua pelaku tambang pasir memegang IPR,” sebut Trijanto.
Karena itu harapan Trijanto, Bupati Blitar terpilih nanti mau meneken terkait regulasi pengelolaan tambang. Kita ingin Bupati yang terpilih nanti punya komitmen dan konsistensi dalam mengelola potensi-potensi yang luar biasa ini. Sayang sekali bila potensi luar biasa, tapi pengelolaan hasilnya tidak untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar,”pungkasnya (za)