Ketua KPU cek kartu suara

MEGAPOLITANPOS.COM,Blitar – Gelaran pesta rakyat Pemilukada Kota Blitar semakin dipastikan kesiapanya, menjelang kontestasi pemilihan Walikota-Wakil Walikota Blitar pada tanggal 9 Desember mendatang, sekarang telah datang kartu suara yang akan dipergunakan saat pencoblosan. dengan hal tersebut, satu persatu logistik mulai sampai kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar sejak hari Selasa (17/11), sebanyak 119.888 lembar surat suara sampai di gudang logistik KPU yang berlokasi di Jalan Nasional III Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

Ketua KPU Kota Blitar Khoirul Umam kepada sejumah awak media menjelaskan, dari total keseluruhan jumlah surat suara yang datang, sudah mampu mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan pilkada serentak Kota Blitar yang akan diselnggarakan pada tanggal 9 Desember mendatang.

“Yang jelas ini sesuai jadwal perencanaan kesiapan semua alat kelengkapan pemilukada kota Blitar,kami sangat bersyukur karena surat suara telah sampai dan sesuai dengan jumlah yang diperlukan,”katanya.

Lebih lanjut pihaknya juga menyampaikan,sudah termasuk 25 persen surat suara cadangan dan 2 ribu lembar untuk Pungutan Suara Ulang (PSU) jika memang diperlukan,” katanya.

Selain itu, beberapa logistik lain juga sudah datang pada hari tersebut. Yakni kotak suara, kabel ties, segel, dan tinta. Walaupun demikian, juga terdapat beberapa item logistik yang belum datang sehingga KPU masih menunggu konfirmasi dari penyedia.

“Semuanya sudah sesuai dengan jumlah TPS sebanyak 259. Selain itu juga masih kita tunggu kedatangan logistik lainya. Seperti template dan formulir C,” ungkap Umam.

Masih kata Umam untuk logistik yang belum datang adalah yang berhubungan dengan sortir lipat surat suara. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan tidak akan melibatkan pihak luar sebagai tenaga sortir lipat surat suara. Melainkan menggunakan PPK dan PPS untuk memastikan keamanan surat suara.
Untuk tenaga, rencananya langsung dari kami, yakni melibatkan teman-teman PPK dan PPS, pertimbangan kenapa kami tidak menggunakan masyarakat awam atau umum, yaitu agar pengawasan dapat lebih mudah kami lakukan, kurang lebih membutuhkan 40 personel.

“Untuk tenaga pelipatan kami membutuhan banyak sekitar 40 orang, tidak seperti pada kegiatan sebelumnya, kami pilih menggunakan orang yang ber pengalaman serta mengetahui tehnik, kita libatkan PPK,”pungkasnya,” (za)