Ketua komisi IV Sugeng suroso

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Lembaga Masyarakat Komite Rayat Pemberantasan Korupsi (KRPK) lakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar perihal dugaan penyimpangan dana bantuan sosial, aksi saat itu sebagai tindaklanjut surat yang dilayangkan KRPK terkait dana hibah dan pengelolaan Bansos Covid-19.

M. Trianto selaku ketua koordinator menyampaikan, dari kajian dan analisa dari tim KRPK terkait penyaluran Bansos Covid 19 yang APBD Kabupaten Blitar tahap 1 dan 2 mengenai daftar penerima bantuan dinilai kurang.

Masih menurut Trianto laporan pertanggungjawaban dana hibah dan Bansos sampai diketahui tanggal 7 juni 2020 ada SPJnya, dan komplain masyarakat penerima kususnya bantuan beras dianggap kurang layak dikinsumsi.

Dilain pihak Istigomah Staf Dinas Sosial , yang hadir dalam audiensi siang itu menyampaikan, kewenangannya Dinsos hanya memverifikasi datanya saja,kewenangan anggaran berada pada satker BPKAD.

Kami hanya terkait mekanisme penyaluran bantuan saja,mengenai kualitas beras yang dibagikan langsung ke penyedia barang yakni Dinas pertanian. Untuk dana hibah yang bertanggung jawab penuh dari BPKAD,” kata Istiqomah.

Ketua Komisi IV DPRD, Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, dalam menanggapi persoalan tersebut pihaknya akan memperjuangkan aspirasi dari KRPK. Komisi IV akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar permasalahan tdana hibah segera kelar.

“Kami di komisi IV akan memperjuangkan aspirasi KRPK, dan Minggu depan akan mengundang OPD terkait,”kata Sugeng . (za)