MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 60,6 triliun pada APBD Perubahan (APBD-P) 2020.

Angka tersebut meningkat dari perhitungan Gubernur Anies pada Mei lalu yang memperkirakan APBD DKI hanya mencapai Rp 47,2 triliun. Untuk itu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Pemprov DKI Jakarta segera menunaikan janji dan membayarkan sisa 25 persen tunjangan kinerja daerah (TKD) Pegawai negeri sipil (PNS) Jakarta.

“Mohon Pak Anies tidak menunda-nunda pembayaran tunjangan pegawai. Kalau bisa dibayar hari ini, jangan menunggu sampai tahun depan,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad.

Baca Juga : PSI Nilai Guru BK Punya Peran Putus Mata Rantai Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak

Sebelumnya penghitungan APBD DKI sebesar Rp 47,2 triliun inilah yang membuat Pemprov DKI mengambil kebijakan relokasi anggaran termasuk memangkas 25 persen yang dialihkan untuk bantuan sosial (bansos) warga terdampak Covid-19.

Terhitung April hingga Desember 2020 pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya menerima 50 persen hak keuangan mereka, sementara sisa 25 persen lainnya dijanjikan akan dibayarkan tahun depan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Idris meyakini dengan adanya koreksi APBD-P sebesar Rp 60,6 triliun, Pemprov DKI mampu mencairkan sisa 25 persen TKD tertunda sekitar Rp 4,125 triliun.

“Kalau kita bisa belanja-belanja yang lain, kenapa TKD pegawai tidak dikembalikan? Ini terkait dengan kinerja. Lurah, camat dan seluruhnya yang TKD-nya dipotong harus jadi prioritas. Mereka harus mendapatkan insentif agar performa mereka meningkat,” jelasnya.Jhn