MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – DPRD Kabupaten Blitar pertanyakan anggaran penanganan covid-19 Dinas Kesehatan, terkait Belanja Tidak Tetap (BTT) untuk penanganan covid-19 apakah masih berlaku, mengingat masih ada dana sisa sebesar Rp8 miliar.

Hal ini dikemukakan oleh Maskur S.Pd. Selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar saat melakukan Rapat kinerja bersama Eksekutif tentang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2021.

Rapat Banggar dipimpin oleh Wakil Ketua, Mujib, SM, dan didampingi oleh Susi Narulita KD, SIP.

Rapat kerja Banggar merupakan rapat yang dilakukan sebelumnya, dan Eksekutif memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Badan Anggaran ( Banggar ).

“Jadi kiita melakukan lanjutan rapat kerja bersama TAPD, setelah kemarin sudah dengan narasumber jadi kita membutuhkan dan mendengarkan penyampaian dari TAPD untuk mendapatkan pendalaman, karena kita belum menemukan titik terang untuk Ranperda APBD TA 2021,” kata Mujib Jum,at ( 23/10/20) ditemui diruang kerjanya.

Selain itu Mujib yang juga dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) juga menyampaikan perihal kelanjutan BTT untuk penanganan Covid-19 apakah masih berlaku,  mengingat gugus tugas Covid-19 telah dibubarkan.

Menurutnya kalaupun itu dibubarkan pihaknya berharap agar kegiatan bisa diarahkan ke produk kegiatan lain yang masih terkait dengan dampak ekonomi penanggulangan Covid 19 dengan model padat karya, karena ini menjadi sangat penting sekali.

Ya kami menyarankan untuk efisien anggaran hendaknya lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kehilangan mata pencahriannya akibat wabah ini, caranya bagaimana?, ya harus memperbanyak program kerja dengan sistem padat karya di setiap desa atau kelurahan,” imbuhnya.

Menanggapi hal terkait penanganan Covid 19 di Kabupaten Blitar, secara terpisah Asisten Administrasi dan Umum, Drs. Mahadin CU, MM kepada wartawan menyampaikan, bahwa untuk BTT kedaruratan masalah Covid-19 belum dicabut, tapi ia masih berharap Dinas Kesehatan tidak menggunakan dana Belanja Tidak Tetap ( BTT ). Namun, kegiatan penanganan Covid-19 dijadikan untuk dana program kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp8 milyar.

“Jadi untuk sementara ini anggaran pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan untuk kebutuhan penanganan covid 19 masih ada sekitar Rp8 M, tetapi jumlah tersebut masih kurang untuk kebutuhan penanganan Covid-19,”ungkap Mahadin.(za)