persidangan perkara Sarang Walet di PN Jakarta Utara, rabu (21/10/2020).

Jakarta(MEGAPOLITANPOS) :  “kami akan mengambil langkah hukum, melaporkan hakimnya dan juga mengadakan upaya hukum ke Mahkamah Agung. tim audit yang telah disepakati pemohon dan termohon sedang bekerja, Ini putusan apa-apaan seperti ini, harusnya sebelum memutus diteliti dengan baik,” kata Kuasa hukum PT Fortune Nestindo Sukses (FNS) C Suhadi usai persidangan perkara Sarang Walet di PN Jakarta Utara, rabu (21/10/2020).

Siding yang dimenangkan pemohon Pho Kiong dengan tim kuasa hukumnya Alvin Lim cukup menegangkan,  dalam sidang  bernomor register 445/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr  yang dipimpin oleh hakim tunggal T Marbun ini mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” salah satu penetapan dalam persidangan tersebut.

 C Suhadi berkilah  bahwa, perusahaan FNS  saat ini sedang dalam proses melakukan audit. Sehingga pada putusan, ada kata belum dijalankan, menurutnya itu beda maknanya. “ Ada apa dengan hakim, berarti ada sesuatu yang tidak benar di Pengadilan dalam memutus perkara,  Hakim terlalu ceroboh dalam memutuskan perkara ini, bukan pake hukum malah pake perasaan, “ tegas C Suhadi.

Selanjutnya kata C Suhadi, sesuai faktanya tim auditor independent sedang bekerja, dan lagi yang namanya badan hukum perusahaan kalau ada persoalan-persoalan intern, maka masalahnya harus diselesaikan di internal perusahaan, bukan di pengadilan.

 “ Inikan lucu, masa salah satu alasanya team audit yang sudah di pilih belum kerja. Dari mana dasarnya hakim menilai seperti itu. Tugas hakim menjelaskan kalau ada dasar hukum dalam perkara yang berjalan maka dia harus menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan,” terangnya.

Lebih jauh Kata C Suhadi, berkaitan team audit yang menurut Hakim belum bekerja akan dibuktikan dan putusan tersebut cacat dan harus dibatalkan. ” putusan ini cacat secara yuridis dan harus di batalkan” Pungkas C Suhadi.

Sementara itu kuasa hukum pemohon Pho Kiong, Alvin Lim dalam keterangan pers nya menyatakan Hakim sudah cukup adil, patokan dari pemeriksaan ini inti permohonan ada di pasal 138 UU no 40 tahun 2007.

“Di situ sudah dijelaskan, persyaratan sebelum mengajukan pemeriksaan harus memberikan keterangan tertulis dan membawa ke RUPS, kedua hal itu sudah kita lakukan. Sampai saat ini, mereka tidak ada itikad baik memberikan laporan keuangan, di satu pihak meminta penambahan modal Rp 35 M kepada klien kami, tentu saja ini berpotensi membuat kerugian,” kata Alvin.

Apa yang terjadi di pengadilan ini menurutnya, proses penegakan hukum. Keadilan sudah ditegakkan di pengadilan negeri Jakarta Utara.

Menanggapi akan adanya pelaporan, kuasa hukum Pho Kiong menyatakan bahwa itu hak mereka untuk melaporkan. “Kami siap membela kebenaran dan keadilan, bagaimana bisa orang yang disebut melakukan perbuatan melawan hukum malah mau melaporkan orang yang dirugikan,” kata Alvin.***Alex.