KemenKopUKM Tentang Penyaluran BPUM dan Pelaku Usaha Frozen Food

Jakarta( megapolitanpos.com)- Salam sehat pembaca setia megapolitanpos.com, semoga semua dalam keadaan sehat selalu, penuh kebahagiaan, dan tetap semangat.

Jangan lupa ya tetap pakai masker,cuci tangan dan tetap jaga jarak saat beraktivitas, karena pandemi Covid-19 walau melandai tapi belum sepenuhnya berakhir.

Berikut kami sajikan 2 berita terkini tentang Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan terkait berita UKM Frozen food yang sedang viral.

oke guys kita simak beritanya,oh ya siapkan kopi dan Snack sebagai pelengkap hari anda dan bagi kaum ibu jangan lupa matikan kompor setelah selesai memasak.

Denpasar Bali(megapolitanpos.com) – Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya menjelaskan, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan disalurkan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan total anggaran Rp15,36 triliun. Itu terbagi dua tahap. Yakni, Tahap I sebanyak 9,8 juta penerima dengan anggaran Rp11,76 triliun (telah tersalurkan 100%).

“Tahap II sebanyak 3 juta penerima dengan anggaran Rp3,6 triliun yang disalurkan pada Juli-September 2021. Di September 2021 telah direalisasikan untuk sebanyak 2.906.479 penerima dan telah di SK-kan,” papar Eddy, saat memberikan paparan pada acara Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali pada Reses Masa Persidangan 1 tahun sidang 2021-2022,Bali,Kamis(21/10/2021).

“Sebaran realisasi BPUM di seluruh provinsi Bali sebanyak 334.689,” imbuh Eddy.

Selain BPUM, KemenKopUKM mendukung program Pelonggaran Kegiatan UMK melalui skema Sertifikasi, seperti yang diterapkan Pemkab Banyuwangi.

“Kabupaten Banyuwangi pernah menerapkan aturan/ketentuan khusus untuk pelaku usaha berupa sertifikasi atau stiker bagi yang lolos verifikasi kelayakan dari Gugus Covid-19. Seperti fasilitas cuci tangan, sosialisasi penerapan prokes, pemeriksaan suhu tubuh, adanya petugas pengawas prokes, hingga adanya desinfeksi berkala,” papar Eddy.

Selain itu, adanya pemantauan Prokes yang telah dijalankan Satgas Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan dapat melebarkan cakupan pemantauan Prokes dengan menjadi salah satu penentu usaha mendapatkan sertifikasi “New Normal”.

Menurut Eddy, sertifikasi “New Normal” hendaknya juga dimasukkan ke data aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 yang sudah ada, dengan menempelkan QR Code di usaha yang telah menerima sertifikasi yang dapat di scan masyarakat melalui aplikasi dan membuktikan bahwa usaha tersebut lolos verifikasi kelayakan dari Satgas Covid-19.

Tak hanya itu, beberapa langkah lain KemenkopUKM dalam mendukung pelaku usaha mikro di tengah pandemi adalah percepatan penyaluran KUR dan subsidi bunga, optimalisasi bantuan pascabencana bagi usaha mikro.

*Pelaku Usaha Frozen Food*
Anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty meminta KemenKopUKM terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait berita UKM Frozen food yang sedang viral di media sosial.

“Kolaborasi yang sudah dilakukan KemenKopUKM bersama Mabes Polri sudah bagus cepat tanggap untuk mengutamakan pembinaan kepada pelaku usaha mikro,” kata Evita.

Menanggapi hal itu, Eddy mengatakan bahwa KemenKopUKM telah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri terkait informasi pelaku usaha penjual makanan beku (frozen food) yang beberapa waktu lalu viral, dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

Menurut Eddy, Mabes Polri dan KemenKopUKM sepakat akan lebih mengedepankan pembinaan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terkait berbagai perizinan yang diperlukan oleh UMKM.  (ASl/Red/Mp).

# jaga prokes# koperasi keren