Menyoal Sikap Indonesia dalam Perang Dagang Amerika Serikat – China

MEGAPOLITANPOS.COM – Dunia internasional kembali dikejutkan oleh dua kekuatan besar yang saat ini sedang mendominasi dunia, yaitu Amerika Serikat dan China. Ketegangan dari kedua negara tersebut adalah ketegangan ekonomi yang saat ini disebut sebagai perang dagang.

Perang merujuk pada terjadinya permusuhan ataupun ketegangan antar kedua belah pihak. Perang ini tidak melulu harus menggunakan senjata, perang juga bisa terjadi dalam upaya mempertahankan dan menjaga stabilitas ekonomi di suatu negara. Sehingga perang dagang bisa diartikan sebagai suatu ketegangan ekonomi yang terjadi antar dua negara yang sebelumnya sudah saling bekerja sama dan terikat dalam hubungan dagang.

Permasalahan tersebut diawali dari presiden AS, Donald Trump yang melakukan langkah proteksionis guna memperbaiki neraca perdagangan negaranya. Trump yang merupakan jebolan partai Republik yang cenderung konservatif dalam menjaga kepentingan nasionalnya melakukannya disebabkan oleh neraca perdagangan negaranya yang selalu tercatat defisit dengan China. Trump menaikkan harga bea beberapa aset impor yang menyebabkan perang dagang terjadi.

Penulis melihat bahwa kesalnya Trump atas neraca perdagangannya disebabkan oleh menguatkan perekonomian China. China yang dalam beberapa tahun terakhir menguat secara perekonomiannya memiliki kepentingan yang luar biasa, yaitu visi Chinese Dream. China yang pasca perang dingin terus mengembangkan kekuatannya secara ekonomi menjadi ancaman baru bagi AS semakin menguat di kawasan Asia Pasifik. China telah menjadi pusat gravitasi baru di kawasan, sebuah kondisi yang harus diterima oleh AS.

Selain mempunyai ambisi yang sangat besar, China juga didukung oleh kekuatan ekonomi sehingga upaya strategi rebalancing AS semakin sulit (Al Syahrin, 2015).

China yang dalam beberapa tahun terakhir kembali membangkitkan kekuatannya dalam pembangunan jalur sutranya yang hari ini dikenal dengan Belt Road Initiative, bertujuan untuk menjadi negara super power pada pertengahan abad ke-21 (Loh, 2019). Inti dari Impian China adalah keinginan untuk tidak menjadi kebarat-baratan (Amerikanisasi) dengan cara China, tetapi lebih kepada China untuk bercita-cita menjadi dirinya sendiri dengan cara yang inklusif (Clingendael Asia Forum, 2013).

China dalam menanggapi kebijakan-kebijakan Trump, langsung bergerak dengan juga menaikkan harga bea di beberapa aset. China menaikkan harga bea pada beberapa aset. Aset tersebut ialah produk daging babi dan juga aluminium yang dinaikkan harga beanya menjadi 25 persen. Tidak hanya sampai di situ saja, China juga menaikkan harga bea di beberapa aset dari AS, seperti buah-buah atau produk makanan lainnya. Tidak hanya sampai menaikkan harga-harga aset saja, kedua negara tersebut menutup akses perdagangan untuk masing-masing negara. Penutupan tersebut akan memerikan dampak buruk dalam permasalahan ekonomi yang semakin berkepanjangan.

Hingga pada akhirnya kedua negara memutuskan untuk melakukan beberapa kali pertemuan. Namun naasnya, beberapa pertemuan itu tak menghasilkan jalan keluar yang terbaik untuk AS dan China. Namun, pihak China mengumumkan akan mengakhiri penyelidikan anti dumping terhadap impor sorgum AS setelah pertemuan pertama pada Mei 2018. Bahkan, China juga menawarkan paket untuk memperbaiki defisit perdagangan AS.

Kemudian, pihak AS dan China sama-sama mengumumkan bahwa keduanya setuju untuk menaikkan ekspor pertanian dan energi AS. Selain itu, China juga mengumumkan akan menurunkan tarif impor mobil dari 25 persen menjadi 15 persen. Namun, Trump rupanya tak puas dengan pertemuan antara AS dan China sebelumnya. Trump bahkan akan menambahkan tarif 25 persen terhadap impor China yang sebesar US$50 miliar. Pada akhir Mei 2018, Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross bertemu dengan pihak China.

Permasalahan tersebut tidak hanya akan dapat merugikan kedua negara tersebut, bahkan akan dapat merugikan beberapa negara di sekitarnya. Negara-negara tersebut antara lain adalah Turki, India, Argentina dan Afrika Selatan. Negara-negara tersebut mendapatkan permasalahan luar biasa bagi perekonomiannya. Permasalahan yang dialami antara lain adalah naiknya harga ekspor yang dapat menyebabkan inflasi yang cukup signifikan. Tidak hanya sampai di situ saja, permasalahan hutang juga memberikan kerugian tambahan bagi negara-negara tersebut.
Lantas, bagaimana dengan dampak perang dagang bagi Indonesia.

Indonesia yang merupakan mitra dagang dari kedua negara tersebut sekiranya juga mendapat dampak yang sangat signifikan. Mengutip dari Richad Indra Cahya, menguatnya permasalahan perang dagang membuat banyak perusahaan AS yang melepas diri dari China namun tidak ke Indonesia. Ada beberapa faktor tidak diliriknya Indonesia, di antaranya tidak adanya strategi yang jelas untuk menarik investasi asing yang dimiliki Indonesia. Berbeda dengan Vietnam yang memiliki cetak biru strategi investasi yang dijalani dengan konsisten seperti adanya kepastian regulasi, perizinan yang tidak berbelit-belit, pemberian insentif yang besar dari tax holiday, tax allowance. Selain itu faktor kemampuan diplomasi para menteri di bidang ekonomi Indonesia sangat lemah.

Mengutip Esther Sri Astuti dan Dendy Indramawan, Indonesia dapat mengambil manfaat dari perang dagang antara AS dan RRT. Beberapa produk RRT yang ditujukan pada AS dapat digantikan oleh produk dari Indonesia. Sebut saja peralatan elektronik. Terdapat 3 industri yang harus diperkuat agar Indonesia dapat melakukan penetrasi ke AS yaitu peralatan elektronik, produk olahan karet dan furnitur. Akan tetapi terdapat catatan untuk produk peralatan elektronik di Indonesia bahwa Indonesia memiliki kelemahan dalam ketergantungan komponen impor sebesar 80 persen. Efek dari ketergantungan ini merupakan tingginya biaya produksi. Dengan demikian perlu adanya transfer teknologi untuk menekan biaya tersebut.

Kedua, Indonesia merupakan negara nomor keenam dalam mengekspor karet ke AS dengan nilai 1.9 Miliar USD di tahun 2018. Hanya saja industri karet di Indonesia memiliki sejumlah masalah seperti inkonsistensi kualitas dan mahalnya biaya logistik. Ketiga, Indonesia perlu meningkatkan kualitas industri furnitur. Indonesia merupakan negara top 10 eksportir furnitur dengan nilai 0.9 Miliar USD di tahun 2018. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah mengembangkan strategi ekspor kayu mentah dan menurunkan PPh kayu untuk menekan biaya produksi.

Namun Indonesia bukanlah negara besar yang hanya akan terdampak dari perang dagang tersebut. Indonesia memiliki sikap tersendiri dalam menyikapi permasalahan tersebut. Sikap Indonesia cukup jelas, yaitu cenderung bergantung terhadap China sebagai mitra ekonominya yang semakin hari semakin erat. Eratnya hubungan ekonomi Indonesia – China bisa diawali dari keinginan China untuk menghidupkan kembali jalur sutra, baik dari jalur darat maupun jalur laut. Indonesia sebagai negara yang ingin menjadi negara yang sangat kuat dalam bidang maritim, tergiur untuk menjalin kerja sama dengan China dalam bidang perekonomian.

Eratnya hubungan Indonesia – China dalam bidang ekonomi diawal dari turut sertanya Indonesia dalam pembentukan Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB) yang merupakan salah satu alat China untuk memuluskan visinya. Tujuan pembentukan AIIB adalah untuk mendukung konektivitas, integrasi, meningkatkan ekonomi dan daya saing Asia secara keseluruhan, dan menjembatani kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat diisi oleh bank pembangunan multilateral lainnya (Festiani, 2015). Tujuan partisipasi ini adalah untuk mengakselerasi sektor infrastruktur yang dapat mengembangkan perekonomian Indonesia.

Dengan hadirnya Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi AIIB, membuat Indonesia semakin nyaman dengan China. Hal tersebut disebabkan Indonesia dan China memiliki kepentingannya. China bergantung kepada Indonesia disebabkan Indonesia adalah negara yang secara geografis berada di jalur perekonomian China. Begitu pula dengan Indonesia di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo memiliki cita-cita sebagai negara maritim yang kuat. Hubungan kedua negara ini pada akhirnya sampai pada titik pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) yang saling menguntungkan. MoU ini dibuat atas dasar jalinan hubungan baik antara Indonesia – China yang sempat mengalami pasang surut.

Hubungan Indonesia – China tergolong mengalami pasang surut pada sejarahnya, terjadi berbagai macam dinamika yang menjadi faktor pasang surutnya hubungan politik tersebut. Sejak adanaya konferensi Asia – Afrika (KAA) yang diadakan di Bandung pada tahun 1953 (Sukisman, 1992). Kedua negara tersebut menjalin hubungan diplomatik pada bidang sosial-politik. Hubungan Indonesia dengan China mengalami pasang surut. Karena kedua negara memiliki prinsip kewarganegaraan yang berbeda.

Di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, konflik Tiongkok terus berlanjut Tidak akan mengurangi hubungan antara Indonesia dan China. Ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia memperoleh status politik penting di mata internasional (Sukisman, 1992).

Kebijakan luar negeri dilaksanakan oleh Presiden Sukarno saat itu, justru semakin mendekatkan hubungan kedua negara. Namun hubungan tersebut runtuh setelah presiden Soeharto menyatakan China bersalah karena mendukung kudeta yang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terjadi pada tahun 1965 (Firdaus, 2020). Hubungan tersebut kembali merekat tahun 1989 pembahasan terkait normalisasi hubungan Indonesia-Tiongkok dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Qian Qichen di Tokyo. Dan pada 3 Juli 1990, kedua menteri luar negeri menandatangani Komunike Bersama “The Resumption of The Diplomatic between The Two Countries” di Beijing. Penandatanganan Komunike Bersama ini diikuti kunjungan Perdana Menteri Li Peng ke Indonesia yang sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Pemulihan Hubungan Diplomatik kedua negara pada 8 Agustus 1990 (Firdaus, 2020).

Kembali ke masa saat ini, Indonesia dalam MoU yang telah disebutkan di atas tidak serta merta menerima kedatangan begitu saja dalam pembangunan ekonominya. Indonesia juga menuntut tidak hanya secara pembangunan, namun juga secara sumber daya manusia. Hal tersebut juga seperti gambaran dari Todorow dengan teori lepas landasnya yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya sebatas pada infrastruktur. Namun juga harus diimbangi dengan pembangunan suprastruktur. Indonesia juga meminta China untuk memberangkatkan beberapa sumber daya manusianya untuk belajar di China guna dapat dimaksimalkan dalam beberapa pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sebagai penutup, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia dalam perang dagang yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memiliki peluang yang sangat besar. Namun tidak terlihat bahwa Indonesia memaksimalkan peluang tersebut. Bahkan jika ditinjau dari pembahasan di atas, sikap Indonesia cenderung berpihak kepada China. Hal tersebut disebabkan dari adanya persinggungan kepentingan ekonomi dari kedua negara tersebut.

(M.Zulham)