Ketua DPRD Menerima Audiensi Perserikatan Bumdes Indonesia Kabupaten Blitar

Ketua DPRD Menerima Audiensi Perserikatan Bumdes Indonesia Kabupaten Blitar

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Lembaga penguat ekonomi desa PBI Perserikatan Bumdes Indonesia Kabupaten Blitar menyampaikan audiensi kepada DPRD Kabupaten Blitar diterima langsung oleh Suwito Saren Satoto di ruang komisi III pada Jum’at sore ( 24/09/21), Ketua PBI Mohmad Iskandar menyampaikan aspirasinya, selama ini lembaga PBI belum ada kontribusi sama sekali dari Pemkab Blitar.
Mohamad Iskandar kepada wartawan menyampaikan, Bumdes yang mayoritas bergerak di bidang usaha pertanian yang ada sekarang masih belum mendapatkan perhatian.

” Sebenarnya kita akan terus melakukan inovasi termasuk anggaota Bumdes yang mati suri, kita sudah awali dengan deklarsi PBI di Desa Mronjo Talun, sebagai pelaku usaha swasta dengan berdampingan bersama Pemerintahan Desa kami rasa masih belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan Bumdes sebagai motifator yang sekaligus sebagai penguat ekonomi di Desa,” ungkapnya

Sementara itu ditemui para awak media, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto, kedatangan pengurus PBI Blitar ini adalah melakukan audiensi tentang perkembangan Bumdes di Kabupaten Blitar, dengan curhatan mereka, untuk kedepan nya kita akan mencari solusi terbaik melalui anggaran APBD Kabupaten Blitar, tentunya dengan tetap berpedoman mekanisme yang ada yakni dianggarkan mulai tahun 2022. ” Ini sangat penting dan solusi yang tepat ya harus ada perangsang supaya Bumdes yang mempunyai andil besar sebagai pilar pendongkrak perekonomian desa ya Pemerintah harus turun tangan,” kata Wito.

“Setelah beraudiensi ahirnya lembaga Dewan tahu seperti apa perjalanan Bumdes di Kabupaten Blitar, kami Legeslatif perlu menindaklanjuti melakukan pembahasan bersama Eksekutif, sehingga Bumdes segera mendapatkan porsi anggaran, sehingga akan tertata secara sistimatis dan ekosistem itu akan bagus di desanya masing-masing,” tandas Ketua DPRD Kabupaten Blitar.

Karna Bumdes memang memiliki otonomi pengembangan di setiap desa masing – masing maka harus di barengi dengan perangkat lunaknya, seperti Surat Keputusan Bupati Blitar, sehingga perjalanan pengembangan usaha organisasi tersebut harus ada perhatian ganda dari pemerintah yang menyangkut suntikan dana untuk permodalan.

” Saya melihat beberapa tahun kebelakang ternyata menurut hasil analisa riset teman-teman di lapangan BUMDES di seluruh desa se Kabupaten Blitar belum maksimal.

“Kita akan melakukan penataan ke depanya, agar Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) secara bersama sama akan bangkit dari keterpurukanya, termasuk dengan para pegiat Bumdes akan terangsang bila ada semacam lomba Bumdes di Kabupaten Blitar,” pungkasnya.(za/mp)