Gelar Aksi Turun Jalan, Ketua KRPK MintaWalikota dan DPRD Kaji Ulang Produk Hukum IMB Hotel Santika

Gelar Aksi Turun Jalan, Ketua KRPK, Minta agar Walikota dan DPRD Kaji Ulang Produk Hukum IMB Hotel Santika.

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – masalah pendirian hotel Santika di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bendogerit Kota Blitar menjadi persoalan terkait Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), terkait hal ini pada Senin (21/09/21) LSM Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) kembali turun jalan mendatangi Kantor DPRD Kota Blitar di jalan Ahmad Yani, dalam aksi yang diikuti oleh 100 orang siang itu KRPK didukung oleh warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Lingkungan dan Komunitas Sendang (FORMALITAS), ada 5 point yang harus diperhatikan oleh Pemkot dan DPRD Kota Blitar.

Ketua LSM KRPK Mohamad Triyanto dalam orasinya mengatakan ada 5 hal yang hendaknya diperhatikan oleh Walikota Blitar yakni perda Kota Blitar no.12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 pasal 27 ayat (2) huruf f point 4, selanjutnya Perda no.10 tahun 2017 tentang RDTR.

Permen PUPR no.28/PRT/M/2015 pasal 11 tentang garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air minimal 200 meter, hasil investigasi pembangunan hotel Santika hanya berjarak 95 meter.

Masih kata Triyanto dugaan pelanggaran lainya adalah pembangunan hotel Santika tidak sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup no.05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lingkungan sesuai pasal 3 ayat (1) huruf “b” selain itu ditemukan kesalahan titik koordinat saat pengajuan IMB tidak seperti yang ada pada tata letak bangunan.

“Setelah kami kaji secara lebih lanjut ijin pembangunan hotel Santika adalah cacat hukum mulai dari SKRK, UPL, AMDAL dan IMB dan fatalnya
IMB hotel salah alamat, “kata Triyanto.

Dengan data tersebut ada 4 tuntutan dari KRPK, diantaranya, KRPK minta agar DPRD dan Walikota Blitar dan jajaranya mengkaji ulang produk hukum terkait pembagunan hotel Santika, KRPK minta keterbukaan proses legeslasi sehingga masyarakat bisa melakukan kontrol sosial, menghindari KKN, serta minta agar birokrasi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sementara itu perwakilan ditemui oleh Komisi III DPRD Kota Blitar, dalam pertemuan intinya Legeslatif akan segera melakukan koordinasi dengan Eksekutif dan akan melalukan peninjauan kembali tentang RTDR, karena memang seharusnya dirubah. (za/mp)