Tak Pernah Ada Pemalsuan, Kades Ngadri Beberkan Laporan atas Dugaan Penyimpangan Dana BST Kemensos

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar-Geger dugaan penyimpangan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepala Desa Ngadri Miftahul Munib, menjelaskan kronologi bagaimana kejadian itu hingga dilaporkan ke Unit Tipikor Reskrim Polres Blitar oleh warganya sendiri, ditemui wartawan di rumahnya Senin (14/09/21) Kades Ngadri menyampaikan secara gamblang saat dimintai keterangan di Polres Blitar.

Miftahul Munib mengatakan ada puluhan pertanyaan penyidik terkait laporan warganya itu, ceritanya bermula pada
tanggal 1 Agustus 2021 di Desa Ngadri ada penyaluran BST bertempat di Kantor Desa Ngadri.

“Setelah selesai acara saya menanyakan perihal penyaluran BST ke petugas Kantor Pos, berapa orang warga yang belum di realisasikan biasanya yang belum terealisasi hanya 13 orang, tapi ini kok jumlahnya banyak sekali yaitu ada 38 orang, lalu saya minta tolong ke petugas Kantor Pos untuk berkordinasi dengan baik, karena pada saat itu banyak warga kami yang isolasi mandiri di rumah, saturasi oksigennya menurun, dan kondisi RS penuh dan kondisi PPKM Darurat kami ingin membantu warga penerima yang belum menerima haknya untuk koordinasi,” ungkapnya.

Selanjutnya Miftahul Munib melalui koordinasi dengan pihak Pos agar warga yang sedang sakit ini bisa di realisasikan BST nya, dan akhirnya 38 orang warga penerima bisa menerima BST dan uangnya dititipkan ke Pemerintah Desa.

“Pada besoknya saya sampaikan ke petugas Pos kami bantu untuk mencarikan alamat 38 orang tersebut dan pihak Pos mengatakan untuk realisasikan BST harus ada dokumentasinya penyerahan, saya jawab saya bantu tapi jangan di Kantor Desa karena Kantor Desa sedang lock down karena bendahara Desa yang positif,” ujarnya.

Sedangkan proses pengambilan bansos tersebut Kades dihadapan penyidik mengaku tidak mengerti selain petugas Kantor Pos,” Saya tidak pernah menandatangani apapun dalam masalah BST, uang yang diserahkan di titipkan ke Pemdes Ngadri, dan kesoknya dana BST realisasikan bersama dua petugas Pos , dibantu Kepala Dusun untuk mencari alamat 38 orang , dari 38 orang yang direalisasi ada dokumentasinya sebanyak 20 orang ,disitu baru kami ketahui 10 orang sudah meninggal dan meninggal sudah lama sejak saya masih SMP, Kok mereka masih dapat selama ini yang menerima siapa ? dan satu orang PNS ,sisa 8 orang dan setelah itu karena waktu sudah sore belum sempat mencari yang 11 orang kita tunda dulu,” lanjut Kades.

Kemudian selesai menjalani acara swab antigen pihaknya tidak bisa mencari yang 8 orang, lusanya yang 10 orang meninggal dan satu PNS uang selebihnya yang belum tersalurkan dikembalikan ke Kantor Pos dengan dibuatkan berita acara pengembaliannya, namun ada kesalahan penulisan nama.”Setelah saya baca ternyata nama saya salah ketik, seharusnya Miftahul Munif,S.Sos tapi dalam Surat Berita Acara tertulis Miftahul Munir,S.Sos. saya minta Pos merubahnya.

“Pada Rabu (18/08/21) sekitar Pukul 10:00 WIB datang Petugas Pos menanyakan yang 8 orang apa sudah disalurkan ? saya jawab belum sempat mencari alamatnya karena ada warga saya meninggal dunia. Saya juga minta petugas Pos sekalian memasukan yang 8 dalam Berita Acara pengembalian sekaligus merubah nama saya yang salah. Saya diminta agar menunggu perubahan 8 orang yang belum diketahui alamatnya untuk dimasukkan ke dalam berita acara pengembalian dan merubah nama saya yang salah.” Jelasnya.

Menurutnya Pada Pukul 17:00 WIB, sebelum waktunya pada pukul 15:30 WIB saya sudah menunggu Perubahan Berita Acara Pengembalian perubahan dari petugas Pos, namun yang datang bukan petugas Pos melainkan anggota Polisi

Agar persoalan ini gamblang dan terang benderang Miftahul Munib juga meminta agar persoalan ini di usut tuntas
semua saya serahkan kepada Aparat Penegak Hukum biar aparat hukum yang menangani masalah ini, (za/mp)