Ketua CLPK DPP Jatim : Eksekusi Barang Milik Konsumen oleh Finance Tetap Harus Melalui Putusan Pengadilan

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Ketua Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan (CLPK) DPP Jatim, Sodikin menegaskan, terhadap barang yang menjadi jaminan oleh perusahaan kreditur (Leasing ) tidak dibenarkan mengambil paksa barang jaminan debitur tanpa melalui putusan Pengadilan.

Menurutnya bila debitur tidak rela menyerahkan barang jaminan tersebut kepada debt collector, dalam masalah ini masyarakat harus paham tentang mekanisme penyitaan barang yang sesuai dengan prosedur, bila debt collector meminta paksa yang berujung pemerasan bisa dilaporkan dan ditindak sesuai hukum yang berlaku, pernyataan ini disampaikan kepada wartawan Sabtu (11/09/21) dikantornya Lingkungan Jurang Menjing RT 03 RW 01 Kelurahan Garum, Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

Sodikin menjelaskan, saat ini banyak informasi terkait penyitaan barang jaminan tanpa melalui putusan Pengadilan adalah tidak benar (Hoax) pihak perusahaan Kreditur Finance (Leasing) tetap mematuhi keputusan pengadilan.

“Ini harus diluruskan, perusahaan Kreditur atau Leasing tidak bisa semaunya sendiri melakukan penyitaan tanpa melalui prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Masih kata Sodikin bila ada persoalan pihak Finance tetap harus mengajukan eksekusi melalui pengadilan, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perusahaan kreditur Finance (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

“Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu, penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 lalu,” tandasnya.

Lebih lanjut Sodikin yang juga sebagai Ketua Lembaga Perindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Kabupaten Blitar meminta kepada masyarakat yang takut merasa terganggu oleh debt collector yang melakukan kekerasan untuk menyita jaminan fidusia atau eksekusi, pihaknya menghimbau agar lapor ke kantor LP KNI, khusus Blitar alamat di Lingkungan Jurang Menjing RT 03 RW 01 Kelurahan Garum, Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

“Masyarakat yang merasa terancam dengan adanya kekerasan yang di lakukan oleh oknum debt kolektor, silahkan datang dan menghubungi lembaga kami, kami terbuka dan siap membantu menyelesaikan,” ungkapnya.

Sodikin menambahkan, terkait putusan MK Nomor 2/PUU-XlX/2012 tertanggal 31 Agustus 2021, halaman 83 Poin 3.14.3 yang berbunyi bahwa kreditur dapat melakukan penyitaan, apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan sukarela dalam menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut, secara garis besar berarti menyerahkan dengan sukarela dari debitur ke kreditur, artinya secara sukarela bukan eksekusi.

“Pernyataan kami bagian rentetan dari MK yang sudah menyatakan menolak gugatan uji materi (judical review) tentang jaminan fidusia oleh Joshua Michael Djami yang merupakan karyawan Finance yang tertuang dalam putusan MK Nomor 2/PUU/XlX/2021 yang diputuskan oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi.(za/mp)