Fraksi GPN Soroti Dugaan Korupsi Dana BST Kades Ngadri Binangun 

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngadri inisial M tentang pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) mendapat sorotan wakil rakyat DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi GPN, Wasis Kunto Atmojo ditemui media ini di kediamanya dusun Kalipucung Desa Kalipucung Kabupaten Blitar menganggap perbuatan oknum Kades mengambil sejumlah uang yang bukan hak nya adalah hal yang sangat memalukan dan tidak patut dilakukan ketika masyarakat sangat membutuhkan disaat pandemi Covid 19.

“Ini adalah bagian sistem pengawasan dan pembinaan yang belum maksimal dari OPD terkait, kejahatan oknum harus disikapi secara hukum, agar jadi contoh kepala desa yang lain di Kabupaten Blitar agar menimbulkan efek jera,” kata Wasis.

Kasus pencairan oleh oknum kades yang perkaranya sudah ditangan penyidik Tipikor Polres Blitar terungkap berawal dari data yang ditemukan oleh pelapor bernama Hartati seorang ibu rumah tangga sebagai anggota posyandu lansia, korban mengetahui nama suaminya dan nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia masuk daftar penerima BST Kemensos.

Menurutnya awal mulanya pada tanggal 1 Agustus ada pencairan BST, setelah itu hari Kamis ia di beritahu temannya, nama bapaknya dan suaminya keluar dapat BST.

“lalu saya tunggu tunggu kok gak pernah ada undangan dari desa, akhirnya saya mengecek ke Kantor Pos, ternyata ada benar dapat tapi sudah di tanda tangani dan cap jempol, entah siapa? Intinya sudah diambil dan entah siapa yang mengambil,” ujarnya

Selanjutnya karena tidak ada pemberitahuan apapun dari Kantor Desa, akhirnya korban dengan dikawal penasehat hukum Joko Trisno Mudianto dan tokoh masyarakat membawa masalah ini untuk melaporkan ke Kantor Polisi pada Jum,at lalu.

“Yang kita laporkan Kepala Desa Ngandri karena menurut informasi petugas Kantor Pos yang mengambil dan menanda tangani(cap Jempol) pencairan BST adalah Kepala Desa, kita membawa bukti dari fotokopi bukti penerimaan dari Kantor Pos, atas nama Bapak saya Lasminto dan suami saya Haryono,” tandasnya.

Dilain pihak Purbo selaku tokoh masyarakat desa Ngadri, mengaku sangat prihatin, menyayangkan sikap kepala desa yang sudah mendzolimi warganya sendiri, Purbo Yuwono juga berharap agar masalah ini diusut secara tuntas oleh Aparat Penegak Hukum (APH) . ( za/mp)