Ketua Bawaslu/ketua KPU Kab Blitar

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar- Metode ini yang sempat membuat puyeng penyelenggara Pilkada Kabupaten Blitar, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu mengeluh dengan model kampanye sekarang ini, dengan luasan Kabupaten Blitar yang terdiri dari 22 Kecamatan dengan 248 desa kelurahan kampanye tatap muka membuat kalang kabut.

Kepada wartawan Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar mengaku kesulitan mengawasi kampanye blusukan yang dilakukan pasangan calon (paslon) dalam Pilbup Blitar.

Abdul Hakam Sholahudin mengungkapkan, pihaknya mendapati adanya paslon yang melakukan kampanye dengan cara blusukan, tanpa mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STPPK) ke kepolisian.

“Nah ini yang menyulitkan kami melakukan pengawasan di lapangan, karena blusukan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Hakam (12/10/20).

Dengan kondisi ini pihaknya mengingatkan agar ke 2 paslon mematuhi aturan ketika melakukan kampanye. Dan pasangan calon bisa memanfaatkan masa kampanye semaksimal mungkin dan tidak melanggar peraturan selama kampanye berlangsung dari 26 September sampai 5 Desember mendatang, dengan cara yang patut dan sesuai aturan perundang-undangan sesuai PKPU 13 Tahun 2020 yang mengatur diantaranya mengenai pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye (APK) ataupun pembagian bahan kampanye.

“Demi terciptanya kondusifitas kami minta agar paslon terlebih dahulu mengurus STTPK ke Polres Blitar, diteruskan ke Bawaslu dan KPU,” paparnya.

Kegiatan paslon yang blusukan tanpa STTPK ini, Hakam mengaku kesulitan pemantauan apakah pengawasan secara metode pelaksanaan kampanye, maupun protokol kesehatan Covid-19. Pihaknya juga menegaskan bila diketahui di setiap kegiatan paslon tersebut ada yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, pihaknya akan memberikan surat peringatan pada paslon dan tim kampanye.

“Kami berikan waktu 1 jam setelah surat peringatan diberikan untuk mematuhi aturan, jika diabaikan maka akan kami mengambil tindakan tegas yaitu pembubaran,” tegasnya.

“Kami mendapati paslon yang blusukan ini, berdalih mendapat undangan dari warga sehingga tidak mengurus STTPK. Kalau memang mau kampanye silakan, karena saat ini masa kampanye. Tapi jangan kucing-kucingan dengan pengawas pemilu,” imbuh Hakam.

Secara terpisah Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso juga menyampaikan mengenai metode kampanye blusukan paslon dalam Pilbup Blitar pihaknya perlu melihat bagaimana pelaksanaan di lapangan, apakah kegiatan tersebut ada unsur penyampaian visi-misi, program serta ajakan memilih paslon tertentu atau tidak.

“Itu nanti bawaslu akan menilai kegiatan itu termasuk kegiatan kampanye atau bukan, kemudian jika masuk dalam kategori kampanye disitu ada pelanggaran atau tidak, ini perlu dikaji” kata Hadi. (za)