Bansos di Kabupaten Blitar Ruwet, Perwakilan APD Melakukan Hearing Bersama Pejabat Teknis

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar- Penyaluran Bantuan Sosial masih menjadi persoalan dilapangan karena terdapat penerima bantuan ganda, sementara masih banyak juga masyarakat yang tidak menerima bantuan, dengan carut marutnya persoalan dilapangan, 22 Perwakilan kordinator Kecamatan dan 15 pengurus Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar, pada Senin (09/08/21) di Kantor BUMDES Karangsono melakukan hearing .

Hearing APD Terkait Penyaluran Bansos mengangkat masalah tumpang tindih penyaluran bantuan seperti BLT, PKH, BPNT, BST, hearing sore itu menghadirkan Kadinsos Drs.Romlan, Asisten II Drs.Tuti Komariati, Kadis Dindamade Drs. Mujianto, Plt Kadinkes, Kadin Kominfo, Bulog, dari Bank BNI 46 serta dari Pt. post Indonesia di Blitar.

Dalam sesi tanya jawab dengan tim tehnis perwakilan Kepala Desa kesal dengan suara sumbang di masyarakat, bila sesuai juklak juknis dari pusat, penerima bantuan tidak boleh dobel dobel, namun ternyata banyak penerima bantuan dobel, misalnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH), atau BPNT tetapi juga masih menerima bansos lainya seperti beras.

Bagas Nanggolo Yudho Dili Prasetyono selaku humas APD usai hearing kepada wartawan mengatakan, apa yang disampaikan hearing sampai dengan hari ini tidak membuahkan solusi sesuai yang diharapkan oleh perwakilan APD, sisi lain dari kemensos akan ada tambahan bantuan beras masing masing 10 kg per PKM yang langsung di drop ke kantor desa oleh BULOG tanpa koordinasi dengan Kades, dan data yang telah di ploting turun ke desa mengacu data lama yang carut marut, sehingga dengan kondisi seperti ini akan membuat geger masyarakat.

” Yang terjadi dilapangan penerima PKH pasti menerima BPNT, namun penerima BPNT belum pasti semua mendapat bantuan, pada tahun 2020 kami sudah melakukan Verfal, namun dengan adanya perubahan, banyak KPM yang tidak menerima bantuan, kita berharap ada kebijakan dari Pemkab untuk meratakan bansos agar tidak dobel saat penyaluran di lapangan,”ungkapnya

Gegernya penyaluran bansos dilapangan diduga pemicunya adalah adanya tambahan bantuan dari Kemensos untuk penanggulangan dampak Covid 19 dengan menunjuk BULOG sebagai penyuplay beras. Karena disinyalir Kemensos tidak berkomitmen menghindari penerima bansos dobel, justru dengan Bansos tambahan kemensos justru membuat rancu, fakta dilapangan tidak.didukung oleh data KPM yang akurat seperti PKH dan BST Kemensos tanpa koordinasi dengan Kepala Desa, dan masih menggunakan data lama yang masih carut marut, sehingga dobel bantuan, untuk solusinya APD minta agar Bupati Blitar agar koordinasi dengan Kemensos untuk mencari solusi terbaik. Karena hearing belum membuahkan hasil, 5 orang perwakilan APD bersama tim tehnis akan dilanjutkan bertemu dengan Bupati Blitar, Selasa (11/08/21).

Drs. Mujianto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dindamade) secara terpisah menyampaikan, hearing dengan perwakilan APD mengakui belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan, karena tim tehnis bukanlah sebagai penentu kebijakan, maka masalah ini akan dibicarakan lebih lanjut bersama Bupati Bitar sebagai penentu kebijakan.

“Karena hearing hari ini tidak menemukan solusi sesuai harapan APD, maka aspirasi APD melalui perwakilan 5 orang akan dilanjutkan bertemu Bupati Blitar,”ungkanya(za/mp)