Geger Soal Limbah Greenfields Farm 2, Legislatif Segera Bentuk Pansus

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar- Persoalan pencemaran limbah kotoran ribuan sapi milik PT Greenfields Farm 2, semakin tajam disorot berbagai kalangan, diantaranya 258 warga terdampak membuat laporan tuntutan Class Action, dengan JTM& Rekan sebagai kuasa hukumnya, dan juga Legislatif.

DPRD Kabupaten Blitar menginisiasi keluhan masyarakat karena dari tahun ke tahun persoalan pencemaran lingkungan berlangsung, seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Mujib SM dari partai Gerindra. Sabtu, (24/07/21) kepada para awak media melalui telepon selular.

“Gerakan masyarakat terdampak sudah mengugat dengan Claas Action dari ratusan masyarakat sekitar berdirinya PT Greenfields Farm 2 yang berada di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, kita sangat mendukung upaya itu, cuman DPRD punya cara lain seperti pembentukan Pansus,” kata Mujib.

Menurutnya berempati permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dugaan pencemaran limbah kotoran ternak sapi dari Pt. Greenfields, adalah kuwajiban dan tanggungjawab DPRD untuk melihat, mendengar dan merasakan penderitaan rakyat.

“Masyarakat terdampak sudah beberapa kali melakukan hearing memanggil PT Greenfields bersama Eksekutif, kita sudah lakukan mediasi mencari solusi tetapi Pt. Greenfields dan belum menbuahkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat,” imbuhnya.

Bila bentuk protes masyarakat sekitar peternakan sapi dengan melakukan Claas Action untuk menggugat, maka DPRD juga ingin melakukan hal yang sama melalui langkah dan sebutan yang berbeda tentang hal tersebut.

“Sekarang ini kita sedang menggalang dukungan kepada fraksi-fraksi untuk membentuk Pansus terkait penanganan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan Pt Greenfields,”tandasnya.

Untuk pembentukan pansus agar sesuai tatip, masih kata Mujib, setidaknya harus pansus harus mendapat dukungan 11 sampai 12 orang anggota dari perwakilan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Blitar. Persoalanya karena sekarang masih pandemi ini, sehingga tidak mungkin anggauta DPRD masuk 100 persen.

“Dalam Pansus ini kami berharap dapat memunculkan Peraturah Daerah (Perda) tentang perijinan, IPAl kemanfaatan investasi, penyerapan tenaga kerja maupun CSR nya, namun kita tunggu saja, saat ini masih wacana yang belum menjadi sebuah keputusan,” pungkasnya. (za/mp)