Saat dilakukan Penggeledahan Pengusaha di Batam diduga Intervensi Penyidik

Poto:Kuasa Hukum Tjong Alex Leo Fensury, C Suhadi

Jakarta,(megapolitanpos.com): Kuasa Hukum Tjong Alex Leo Fensury, C Suhadi menyayangkan adanya dugaan tindakan intervensi dan tidak kooporatif dari pengusaha ternama Kota Batam, Exsan Fensury saat dilakukan penggeledehan oleh penyidik Polda Sumut. Tindakan tersebut menurutnya juga dapat masuk ke dalam ranah pidana baru.

“Ada dugaan tindakan arogansi disini karena dia telah diduga melakukan interfensi terhadap pihak Kepolisian melalui oknum suruhannya,” kata Suhadi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/7/2021).

Seperti diketahui, rumah pengusaha ternama Kota Batam, EF digeledah oleh tim penyidik Polda Sumut terkait kasus dugaan pemalsuan surat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada Jumat (9/7/2021) kemarin.

“Ya, akan dilakukan penggeledahan,” ungkap salah seorang pihak Kepolisian ketika dijumpai di lokasi, seperti dikutip dari sejumlah media di Batam.

Penggeledahan yang berlangsung sejak Pukul 14.30 WIB tersebut, atas dasar laporan yang dilayangkan Tjong Alex Leo Fensury selaku Direktur PT SPL yang juga merupakan kakak pihak terlapor: EFselaku Komisaris PT SPL.

Hal yang sangat disayangkan sempat terjadi dalam upaya penggeledahan tersebut, di mana pihak Polda Sumut sempat tertahan karena adanya beberapa oknum dugaan suruhan EF yang mencoba melakukan intervensi.

Menurut Suhadi, kasus ini berawal ketika Tjong Alex Leo Fensury dan EF ini mendirikan PT SPL dengan komposisj saham 50-50. Dalam posisi jabatan diperusahaan itu, Tjong Alex Leo Fensury menjabat sebagai Direktur untuk menjalankan PT SPL, sedangkan EF menjabat sebagai Komisaris dan mengelola keuangan PT SPL.

Selanjutnya sejak berdiri dari tahun 2007 ternyata EF sebagai yang mengelola keuangan, tidak open manajemen karena uang perusahaan tidak pernah dilaporkan kepada Direktur dan diduga terdapat uang perusahaan yang hilang atau tidak bisa dipertanggung jawabkan sekitar Rp 2,4 miliar lebih ” dan uang uang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan di sini, jumlahnya cukup besar, Sehingga pada 14 November 2014 pak Alex sebagai Direktur mengajak untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi RUPS tidak terlaksana karena berbagai alasan,” ungkap Suhadi.

Laporan Tjong Alexleo Fensury ke Polda Medan tersebut berkaitan dengan perkara kepailitan 01/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Mdn di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Medan.

Dalam perkara tersebut kedudukan EF sebagai Termohon Pailit 1, LL (istri EF) sebagai Termohon Pailit 2 dan AF (anak dari EF) sebagai Termohon Pailit 3.

“Permohonan Pailit diajukan oleh Bapak Tjong Alexleo Fensury yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan PT SPL, Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tanjung Pinang,” jelas Suhadi.

Namun EF sebagai yang mengelola keuangan tidak jujur karena uang uang tidak pernah di laporkan kepada Direktur. Sehingga pada Tanggal, 14 Nov 2014 Tjong Alexleo Fensury sebagai direktur mengajak untuk RUPS, tapi RUPS tidak terlaksana karena alasan-alasan EF yang tidak mau berbagi.

“Anehnya hasil RUPS yang belum sempurna telah di gunakan oleh EF seolah-olah telah ada RUPS dan digunakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Akibat penggunaan hasil RUPS berupa Neraca Keuangan dan Rugi Laba yang belum di tanda tangani oleh EF diam-diam dia tanda tangani sendiri dan itu di gunakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Medan, seolah olah sudah ada RUPS,” papar Suhadi.

Dan yang menjadi dasar laporan itu bukan pada surat palsunya, tapi pada keadaan Palsunya. Sehingga dasar laporan pun adalah pasal 263 ayat 2 KUHP,” tutup Suhadi.(ASl/Red/Mp).