Lima Fraksi DPRD Sampaikan PU Lima Usulan Bupati Blitar Terhadap Ranperda

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Lima Fraksi DPRD Kabupaten Blitar terdiri Fraksi PDI Perjuangan, PAN, PKB,GDN, dan Fraksi GPN, menyampaikan Pandangan Umum (PU) atas lima usulan Bupati atas Raperda yang disampaikan Bupati saat rapat Paripurna yang digelar Kamis, (08/07/21) lalu, pada Jum’at (09/07/21), dalam Paripurna di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar, masing masing Fraksi menyampaikan tangapan laporan Pandangan Umum.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, didampingi Wakil Ketua DPRD, Susi Nurlita, KD,S.IP dan Mujib, S.M yang juga dihadiri oleh Bupati Rini Syarifah ini membahas tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026, Ranperda perubahan Perda No 2 -2018 tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda perubahan Perda No.10- 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Ranperda tentang Pembentukan dana cadangan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

“Lima Ranperda yang diajukan tersebut ditanggapi pada rapat paripurna oleh 5 fraksi dengan penyampaian pandangan umum yang isinya sepakat untuk melanjutkan pembahasan lima Ranperda tersebut,”kata Suwito.

Dengan beberapa saran dan masukan kepada Pemerintah terkait Ranperda tersebut. Fraksi PKB melalui Jubir Ketua Fraksi, H. Maskur, S.Pd, menyampaikan usulan Ranperda RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 agar kepala OPD melakukan optimalisasi kinerja, membentuk Renstra yang akurat, tepat sasaran, dan tepat waktu pelaporannya, serta perencanaan yang partisipatif dengan menggali informasi seluas-luasnya dan menginventarisasi potensi daerah dengan mekanisme yang ada, mendukung Bupati menindak tegas pembuangan limbah PT. Greenfield yang meresahkan masyarakat akibat pencemaran.” Selain itu Fraksi kami meminta agar Bupati juga menerbitkan Perbup yang mengatur prosedur hibah dan bantuan sosial,” kata Maskur.

Selanjutnya Fraksi PAN oleh Ketua Fraksi Andi Widodo, SE. mengemukakan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, pihaknya berharap agar keuangan daerah dikelola dengan tertib sesuai aturan, transparan dan bertanggung jawab, untuk menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik agar dapat mempertahankan WTP.

Fraksi PDIP oleh Ketua Fraksi Sugeng Suroso, S.Kom menyatakan Perda no10 – 2016 telah beberapa mengalami perubahan yang tertuang dalam PP 72 -2019, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah harus segera menyesuaikan, kepala OPD harus berkompetensi, didukung SDM yang memadai. Fraksi PDIP juga menolak Dinas PPKBP3A dihapus, serta menolak penggabungan Dinas Koperasi dan UMKM dengan Disperindag.

Selanjutnya Fraksi GPN yang dibacakan oleh Sugianto, S.Sos menyampaikan Ranperda Perubahan Atas Perda no. 2 -2018 tentang Retribusi Jasa Usaha harus ditinjau kembali agar mampu meningkatkan PAD dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi sehingga tidak menjadi beban masyarakat. Untuk retribusi pariwisata hendaknya ada sistem digitalisasi yang menjamin kepastian pendapatan retribusi dari sektor pariwisata, seperti retribusi portal jalan masuk kawasan Olak Alen Kecamatan Selorejo yang kontribusinya sangat minim. (za/mp)