Terkait Illegal Mining, Kapolres Blitar Kota : Pelaku Sudah ada Yang Diamankan Sedang Proses Penyelidikan dan Penyidikan

MEGAPOLITANPOS.COM,  Blitar– Menyusul adanya surat Pengaduan dari Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat ( HIPAKAD) Blitar Raya nampaknya membuat gerah pucuk pimpinan Polres Kota Blitar, melalui surat resmi tertanggal 30 Juni 2021Ketua HIPAKAD Blitar Raya Soegeng Junianto meminta agar Kapolres AKBP Yudhi Hery Setiawan melakukan upaya penegakan supremasi hukum yang Promoter (Profesional Moderen dan Terpercaya, Red.) terhadap pelaku penambangan pasir yang diduga selama ini belum memiliki surat ijin penambangan galian C .

Kapolres Blitar Kota AKBP Yudhi Hery Setiawan Jum’at sore ( 02/07/21) dihubungi tim media melalui pesan singkat di nomor ponselnya menyatakan, pihaknya mengaku telah menerima surat pengaduan dari HIPAKAD yang intiya meminta agar aparat penegak hukum mengambil sikap melakukan penertiban penambang liar yang berada di desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

“Saya sudah menerima surat itu, dan saya sudah memerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan, Polres Blitar Kota tetap berkomitmen dalam melakukan penegakkan hukum,” Kata Yudhi.

Baca Juga : Ketua HIPAKAD Minta Kapolresta Blitar Serius Sikapi Maraknya Ilegal Mining 

Kapolres lebih lanjut juga menyampaikan, setelah menerima surat dari HIPAKAD pihaknya langsung menerjunkan anggota untuk turun lapangan, namun ketika ditanya wartawan dari 7 titik yang dilaporkan sebagai penambang liar, berapa orang pelaku yang sudah ditindak dan barang bukti yang diamankan, sayangnya Yudhi tidak berkenan menyebutkan secara detail hasil operasi dilapangan yang dilakukan anggotanya.

“Saat ini sudah ada yang di amankan, maaf masih proses penyelidikan dan penyidikan, nanti akan disampaikan press release,” Imbuh Kapolresta Blitar.

Diberitakan media ini sebelumnya Ketua HIPAKAD Blitar Raya Soegeng Junianto. Jum’at, (02/07/21) kepada wartawan saat jumpa pers di kantor HIPAKAD jalan Raya Garum no.41 mengatakan, selama ini ada 7 titik penambangan pasir yang diduga tidak mengantongi surat ijin. Semua titik itu berada di wilayah Desa Kedawung Kecamatan Nglegok yang beroperasi menggunakan alat berat.

“Bila pengaduan ini tidak dilakukan penindakan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku oleh Kapolresta Blitar, maka HIPAKAD Blitar akan meneruskan laporan pengaduannya ke pucuk pimpinan Polri,” kata Soegeng Junianto Ketua HIPKAD Blitar Raya.

Agar tidak terkesan miring di masyarakat terkait penegakan hukum di Polresta Blitar, Soegeng juga berharap agar Kapolres Kota Blitar mengambil sikap tegas menerapkan aturan sesuai undang undang tentang minerba, bila kondisi lapangan didapati penambang melanggar aturan, pelaku penambangan liar di wilayah hukum Polresta Blitar harus ditindak sesuai hukum yang berlaku, karena dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan cukup besar, belum lagi masalah lainya berupa kerusakan jalan akibat kelebihan muatan atau over tonage.(za/mp)