Ansori Baidowi : Program Sekolah Gratis di Kabupaten Blitar Belum Jelas

MEGAPOLITANPOS.COM, Kabupaten Blitar-Rapat paripurna Legislatif bersama Eksekutif mengangkat agenda mendengar pandangan umum farksi DPRD Kabupaten terhadap laporan Ranperda dan LPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2020 dilaksanakan secara daring dari gedung DPRD dipimpin Ketua DPRD Suwito Saren Satoto dihadiri Bupati Rini Syarifah, Sekda dan pejabat OPD, Selasa (08/06/21).

Setelah dibuka oleh Ketua paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan Umum Frasi, masing masing dari Frkasi PKB disampaikan oleh Adib Zamhari, Fraksi GPN (Gerindra, PPP, Nasdem) oleh Ansori Baidowi fraksi
Golkar, Demokrat disampaikan oleh Sri Endah, fraksi PAN oleh Andi Widodo dan fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh juru bicara Budi Susilo, pada prinsipnya dalam LKPJ pelaksanaan APBD 2020 mengemukakan opini BPK RI Kabupaten Blitar masuk kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun BPK juga merekomendasikan beberapa temuan agar di evaluasi dan ditindaklajuti oleh Eksekutif.

Ansori Baidowi dari PPP sebagai juru bicara Fraksi GPN usai paripurna kepada wartawan menyampaikan, pada masa Pemerintahan sekarang belum berjalan, mestinya kebijakan LKPJ pejabat yang terdahulu sebagai pijakan untuk menyusun program-program, dan itu belum begitu jelas, contoh seperti janji dari Bupati dan Wakil Bupati menggratiskan semua pendidikan, sebenarnya digratiskan tingkat mana SMP apa SMA atau semuanya,

“Kita tahu apa yang bisa kita olah 400-500 milyar ya makanya tadi saya sampaikan pembangunan bidang infrastruktur sama-sama penting, tadi juga saya sampaikan slogan dari masyarakat ” Semoga Jalanku Secantik Bupatiku, ini kan hal yang sangat memalukan, tadi saya juga menyarankan agar menjalankan program daerah tidak ada pihak lain yang mewarnai kebijakan Pejabat daerah, program harus berjalan sesuai UU 23 tahun 2014,” ungkap Ansori.

Dilain pihak Suwito Saren satoto usai acara kepada wartawan diantaranya menyampaikan keterlambatan eksekutif melaksanakan program kerja daerah, segera melelang semua pekerjaan tepat waktu, selain itu pihaknya juga meminta Eksekutif terkait RSUD Srengat untuk di jadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Sejauh ini RSUD Srengat belum memenuhi harapan layanan kesehatan masyarakat kususnya Blitar Barat, kami mendorong agar segera bekerjasama dengan pihak ke 3, seperti program BPJS, sehingga RSUD Srengat lebih maksimal menjangkau pelayanan masyarakat,”ungkap Suwito.

Sementara itu Rini Syarifah ketika akan dimintai pendapat terkait pandangan semua fraksi, Rini hanya menyampaikan jawaban singkat ” Insyaallah sudah disiapkan semua jawaban kita samapaikan besok ya,” ucapnya.(za/mp)

Leave a Comment