Perkara Sarang Burung Walet Kembali Digelar Jakarta(MEGAPOLITANPOS.COM) : Sidang lanjutan perkara sarang burung walet yang melibatkan PT Fortune Nestindo Sukses (FNS) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (7/10/2020).

Jakarta(MEGAPOLITANPOS) :

Sidang lanjutan perkara sarang burung walet yang melibatkan PT Fortune Nestindo Sukses (FNS) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (7/10/2020). Persidangan yang dibuka oleh Hakim Tumpanuli Marbun mengagendakan pemeriksaan saksi ahli yang diajukan kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon.

Saksi ahli pertama yang diperiksa adalah Dr Renti Maharaini, dari Universitas Trisakti. Renti adalah saksi yang dihadirkan Pemohon. Renti menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan di PN Jakarta Utara sudah memenuhi unsur pasal 138 UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 138 berbunyi: (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pasal (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Dengan penjelasan ahli pemohon, bahwa setelah adanya permintaan tertulis ke Pihak Pemohon ke Termohon untuk meminta laporan keuangan dan tidak diberikan, maka Pemohon bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pabrik Sarang burung Walet PT. FNS.

Sementara Ahli Pidana Termohon,PT FNS Dr Arief Wicaksana, menjelaskan bahwa apabila sudah ada perintah dari Dirut kepada Direktur lain untuk mengerjakan laporan keuangan dan tidak dilakukan maka Dirut terlepas dari tanggung jawab karena sudah berupaya agar dilakukan tanggung jawab tersebut.

Lebih lanjut, Hakim mengatakan di persidangan telah jelas bahwa Dewan Komisaris pun harus turut bertanggung jawab atas tidak dibuatnya Laporan keuangan karena tugas Komisaris mengawasi pekerjaan dewan direksi dan hal tersebut lalai untuk dilakukan komisaris.

Usai persidangan Advokat Alvin Lim, kuasa hukum pemohon mengatakan cukup puas dengan apa yang ahli sampaikan baik dari Pemohon maupun dari Termohon. Menurutnya, mereka berbicara sesuai dengan kapasitas mereka dan tidak ada konflik kepentingan, mereka netral dan berbicara sesuai dengan undang-undang.

Yang ia pertanyakan kepada ahli adalah terkait permohonan, yaitu sesuai dengan pasal 138 UU no 40 tahun 2007 yang berbunyi “apabila sudah melalui permintaan tertulis diajukan kepada direksi atau perusahaan, tetapi tidak diberikan maka sebagai pemegang saham boleh mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri”.

“Ahli sudah cukup membuktikan, kita sudah mengajukan permohonan terutulis, permohonan RUPS juga sudah disampaikan, hal yang paling penting adalah sudah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan tersebut, karena dalam Undang-udang Perseroan Pasal 100 menyebutkan bahwa laporan tahunan itu wajib dibuat, nah ini perusahaan tidak pernah memberikan laporan keuangan selama bertahun-tahun, siapapun itu salahnya maka PT tetap bertanggungjawab,” kata Alvin kepada wartawan usai persidangan.

Di tempat sama, C Suhadi sebagai kuasa PT FNS juga menyatakan ahli yang dihadirkan cukup fair, karena berbicara terkait Undang-undang Perusahaan apa adanya. Namun menurutnya, ada yang terlompati, harusnya kalau berkaitan dengan komisaris, tidak sekonyong-konyong bisa mengajukan penetapan di sini, itu bisa diajukan permohonan RUPS, kalau ada permintaan yang tidak dipenuhi.

“RUPS itu adalah keputusan perusahaan tertinggi, sehingga karena itu lembaga tertinggi, maka segala keputusannya harus diikuti, harus tunduk. Misalnya dalam RUPS itu disetujui adanya penunjukan auditor yang ditandatangani oleh semua pihak, termasuk Pemohon, ya diikuti,dan sekarang kita lihat dari permohonan kita dia mengajukan permohonan salahnya berkaitan Audit dan audit sudah di putuskan, artinya final dong” papar Suhadi.

Dan menurut ahli, paparnya juga sudah dijelaskan bahwa hasil  RUPS LB, semua pihak harus mematuhinya, “selain itu dengan telah adanya RUPS LB langkah hukum pengadilan menjadi tertutup,” sambungnya.

Dalam kaitan-kaitan yang lebih komplek, Suhadi mengatakan, perusahaan sudah melakukannya tugasnya  secara benar dan tidak ada penyimpangan dalam persoalan ini. Tuduhan  pemohon bahwa laporan keuangan perusahaan  tidak jelas itu menurutnya tidak tepat, karena Pemohon juga merupakan mantan Direktur Utama perusahaan sarang walet tersebut. “Jadi kalau dikatakan tidak benar, maka dia yang salah dalam menjalankan perusahaan, karena dari tahun 2016 perusahaan berdiri Dirutnya Pho Kiong yang menjadi Pemohon saat ini, sedangkan klien kami masih baru, belum setahun” pungkas Suhadi. (AL)