MEGAPOLITANPOS.COM, Majalengka-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Majalengka kritisi kinerja Inspektorat terkait tugas pokok dan fungsi, ada beberapa hal tuntutan persoalan kinerja yang perlu dibenahi.

Ketua LSM GMBI Distrik Majalengka, H. Agustinus Subagja didampingi jajaran anggotanya mengatakan, hal yang kami persoalkan diantaranya
tentang adanya temuan inspektorat Kabupaten Majalengka hasil audit keuangan (dana desa) di tahun anggran 2020.

“Keberhasilan itu patut diapresiasi, yakni ada 1.285 jumlah temuan. Namun perlu ditegaskan bahwa tidak cukup sampai di prihal tersebut, karena sebagai tim dalam mengaudit seharusnya dapat menjadi auditor atau sebagai fungsi pembinaan setiap tahun anggaran,” katanya. Rabu, (12/05/2021)

Dijelaskan, seperti halnya dapat secara bertahap melakukan pemeriksaan secara reguler. Tujuannnya untuk memperbaiki kesalahan, baik dari sisi administrasi maupun realisasi anggaran.

“Sebagai fungsi sosial kontrol, kami pun turut mengawasi dan melakukan kajian mengenai regulasi desa hingga penerapan dana desa. Ada yang menarik disana khususnya pada tahun 2020, apa yang dijelaskan tidak disebutkan substansinya sehingga banyak membuat bingung,” ungkapnya.

H. Agustinus menambahkan, jadi apa yang menjadi permasalahan. Sebagian umumnya disebabkan oleh lemahnya fungsi pembinaan, pengawasaan dan penetapan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan ini harus dapat dipertanggung jawabkan.

“Salah satu contoh, di tahun tersebut banyak desa yang mengeluhkan hingga program yang terencana nyaris tidak berjalan di tahun 2020 dan selalu dibingungkan oleh ketentuan aturan setiap waktu yang terus berubah rubah,” jelasnya.

Menurutnya, disimpulkan bahwa terjadi dugaan kepentingan yang bertumpang tindih antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam penggunaan dana desa di tahun 2020.

“Untuk itu kami berharap, peran tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yakni Inpektorat bisa berperan aktif selain dalam fungsi pengawasan juga dapat serta membinanya,” harapnya.

Diakhir, H. Agustinus selaku Ketua GMBI Majalengka menegaskan, jangan terlalu menyalahkan pemerintah desa dan ini harus jadi perhatian bersama. Jika tidak, ini akan selalu terjadi kesalahan yang berkelanjutan dan sangat berdampak pada masyarakat desa.

“Jika itu terjadi, kami tidak tinggal diam. Kerena sudah melemahnya fungsi pembinaan. Segera benahi agar dapat berjalan semestinya sejak dini, hal ini dapat berdampak positif dalam meminimalisir kesalahan. Khususnya terkait tentang mengelola keuangan desa,” tutupnya. ** (Sigit)