Rekan Indonesia Saat Berdiskusi Dengan Gubernur Banten Tentang Berobat Gratis Berbasis KTP
Rekan Indonesia Saat Berdiskusi Dengan Gubernur Banten Tentang Berobat Gratis Berbasis KTP

MEGAPOLITANPOS.COM. JAKARTA- Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho menyarankan agar Presiden Joko Widodo memperpanjang jabatan kepala daerah setingkat bupati, wali kota dan gubernur hasil Pilkada 2017 dan 2018.

Hal itu dikatakan Agung mengingat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, sehingga akan sangat riskan apabila keberlanjutan program penanggulangan Covid-19 diteruskan oleh Pj dari Kemendagri. Karena, kata Agung, Mereka dianggap belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani dan menanggulangi pandemi Covid-19.

“Presiden Jokowi perlu memikirkan dan mempertimbangkan keberlanjutan penanganan Covid-19 demi keselamatan dan kesehatan warga negaranya. Dan bisa saja dengan mengeluarkan perpu atau perintah kepada kemendagri agar dikeluarkan SK perpanjang masa jabatan kepala daerah,” ujar Agung di Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Jika ditotal, akan ada 271 daerah yang akan dipimpin oleh Pj kepala daerah. Sebanyak 101 kepala daerah hasil pilkada 2017 habis masa jabatannya pada 2022, dan 170 kepala daerah hasil pilkada 2018 habis masa jabatannya pada 2023. Khusus gubernur, bakal ada 24 yang akan habis masa jabatannya, 7 di 2022 dan 17 di 2023.

Dengan komposisi 271 daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022-2023 ditengah masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, akan sangat riskan keberlanjutan program penanggulangan COVID-19 jika setelah habis masa jabatan ke 271 kepala daerah tersebut digantikan oleh penjabat yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ditengah pandemi COVID-19 perlu penanganan yang serius, sehingga keberlanjutan penanggulangan COVID-19 perlu dipastikan lewat perpanjangan masa jabatan kepala daerah” ujar Agung.

Agung juga menjelaskan jika kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023 diganti dengan penjabat yang ditunjuk oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) akan menimbulkan ketidakefektifan dalam penanggulangan COVID-19. Penjabat yang ditunjuk oleh Kemendagri untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya tentu tidak akan mendapat legitimasi dari warganya dalam penangulangan COVID-19. Warga akan sulit menerima arahan terkait penerapan protokol kesehatan (prokes) karena merasa bukan pemimpin yang mereka pilih.

“Persoalan Pj ini legitimasinya kurang karena dia diangkat oleh pemimpin,” jelas Agung.

Apalagi saat ada 2 kasus varian India tercatat di Indonesia yakni 2 kasus di Jakarta. Berdasarkan data GISAID, dua kasus varian COVID-19 dari India tercatat berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sementara itu, varian COVID-19 dari Afrika Selatan tercatat berada diderita salah satu warga berjenis kelamin laki-laki berumur 48 tahun di Bali. Jumlah varian COVID-19 B117 dari Inggris atau yang juga merebak di India juga bertambah. Varian B117 di Indonesia kini menjadi 13 kasus, naik 3 kasus dibandingkan beberapa waktu lalu,dan mutasi yang dilaporkan merupakan mutasi yang menjadi perhatian WHO karena memiliki daya tular tinggi.

“Menghadapi situasi dimana ancaman varian baru COVID-19 di depan mata, maka akan sangat tidak efektif pemerintah menunjuk PJ dari ASN Pemerintah. Dimana Pj yang ditunjuk memerlukan waktu untuk mengkonsolidasikan struktur birokrasi yang terkait dengan penanggulangan COVID-19 ke depan” tandas Agung.

Diketahui, kepala darerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022 di antaranya Gubernur DKI, Aceh, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan sejumlah wali kota/bupati. Sementara kepala darerah yang akan habis masa jabatannya pada 2023 adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, dan sebagainya.

Terkait yurisprudensi perpanjangan masa jabatan kepala daerah, Agung dalam akhir siaran persnya mengatakan bahwa dalam sejarah Indonesia pernah melakukan perpanjangan masa jabatan kepada Gubernur DIY pada pemerintahan SBY.