Majalengka(MEGAPOLITANPOS.COM)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menyatakan akan terus berupaya maksimal untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya bagi UMKM di tengah ancaman lonjakan kasus Covid-19. Hal ini terkait dengan potensi penularan Covid19 yang dipicu oleh momentum hari raya Idul Fitri, dimana para ekspatriat dan pekerja melakukan mudik lebaran atau pulang kampung.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM, Eddy Satriya, menjelaskan meski ancaman dan tantangan pemulihan ekonomi nasional (PEN) kian berat, pemerintah tetap komitmen memberikan bantuan bagi pelaku usaha khususnya sektor UMKM untuk tetap bertahan. Di sisi lain, pemerintah juga tetap fokus melakukan pengendalian laju pertambahan kasus Covid-19 melalui berbagai upaya pencegahan yang dikoordinatori oleh Satgas Penanganan Covid-19 bersama Kementerian Kesehatan.

“Seperti diperkirakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada pertengahan 2020 tentang kemungkinan second wave pandemi Covid19, memang di beberapa negara hal itu terjadi. Akibatnya proses penyembuhan dan penyelesaian Covid bertambah lama. Artinya pemulihan ekonomi juga akan bertambah tantangannya,” kata Eddy Satriya saat memberikan sambutan pada acara Bazzar Ramadhan dan Penunjukan Duta UMKM di Majalengka, Jawa Barat, Senin (3/5/2021).

Eddy menegaskan bahwa dukungan yang diluncurkan pemerintah pusat akan terus berlanjut. Bantuan itu seperti program restrukturisasi, pemberian subsidi bunga KUR dan non KUR, PPh final ditanggung pemerintah, imbal jasa penjaminan dan penyediaan dana bergulir bagi koperasi yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Satuan Kerja dari KemenkopUKM.

Pemerintah juga dipastikan melanjutkan pemberian bantuan produktif untuk pelaku usaha mikro (BPUM) di tahun ini. Dijelaskan Eddy bahwa anggaran BPUM yang telah disiapkan tahun 2021 ini sebesar 11,76 triliun yang akan diperuntukkan bagi 9,8 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. Diharapkan akan ada tambahan untuk 3 juta penerima lagi.

Dia berharap dengan adanya BPUM dapat membantu pelaku usaha tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 yang belum mereda. Diakuinya bahwa selama ini UMKM selalu menjadi bumper bagi krisis ekonomi seperti krisis moneter 1997-1998 dan krisis tahun 2008. Dia optimis dengan sinergi semua stakeholder dari tingkat pusat hingga daerah, krisis ekonomi akibat Covid-19 ini juga bisa dilalui dengan baik melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) khususnya produk UMKM.

“Kita tetap harapkan ada pendataan dari Bapak/ Ibu semua (Kepala Dinas dan stakeholder terkait). Meski tahun ini jumlahnya turun menjadi Rp1,2 juta per penerima tapi kami rasa bantuan BPUM bisa jadi tambahan modal produktif dan jadi tambahan untuk pengadaan bahan baku bagi pelaku usaha mikro,” sambung Eddy.

Eddy mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kabupaten Majalengka yang berperan aktif dalam melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM sehingga bisa berkontribusi terhadap perekonomian wilayah. Dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Majalengka menjadi salah satu yang positif dibandingkan wilayah lainnya. Hal itu terjadi karena peran sektor UMKM khususnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di wilayah ini berkembang cukup baik meski di tengah pandemi.

“Majalengka memperlihatkan resilientnya di tengah pandemi. Di sini sektor pertanian tumbuh bagus. Jadi ini perlu kerjasama kita semua agar tidak hanya soal pemasaran saja yang digarap tapi kita harus sediakan dukungan lain terutama bagi sektor pertanian perkebunan, peternakan karena saya pikir dalam 5 tahun mendatang ini jadi tumpuan ekonomi kita,” pungkas Eddy.

Bupati Majalengka, Karna Sobahi mengatakan bahwa jumlah UMKM di wilayahnya tahun 2020 sebanyak 28.722 unit. Dari jumlah itu didominasi oleh sektor usaha mikro yang mencapai sekitar 27.542 unit. Besarnya jumlah UMKM ini diharapkan bisa menjadi penopang bagi perekonomian di Majalengka.

Dijelaskannya bahwa dalam menjalankan usahanya, para pelaku UMKM menemukan berbagai kendala seperti keterbatasan modal usaha, kendala teknis hingga keterbatasan akses pemasaran. Oleh sebab itu pihaknya meminta agar ada keikutsertaan dari semua pihak khususnya Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberikan dukungannya.

“Mohon dibantu Majalengka Pak Deputi, karena awalnya kota ini sepi ibarat kota pensiun tapi kita terus gerak cepat dengan melakukan inovasi, kreatifitas untuk ciptakan sesuatu. Alhamdulillah kini Majalengka bisa sejajar bahkan di atas kabupaten lain,” ujar Karna.

Untuk bantuan BPUM tahun 2020, Kabupaten Majalengka mendapatkan dana sebesar Rp87 miliar yang diperuntukkan bagi 36.000 pelaku usaha mikro. Tahun ini pihaknya telah mengajukan ke pemerintah pusat agar program BPUM bagi 17.000 pelaku usaha mikro kembali mendapatkan BPUM tersebut.(ASl/Red/Mp).